BANJARBARU- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, H Muhammad Alpiya Rakhman, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik dalam rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025- 2029 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026, yang dilaksanakan selama 2 hari di Aula Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, Rabu (12/03/2025) di kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru.
Alpiya mengatakan, bahwa DPRD Kalsel sebagai perwakilan masyarakat sangat mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur yakni "Kalsel Bekerja" (berkelanjutan, Berbudaya, Religi dan Sejahtera) 2025-2029. Dengan 5 Misi yaitu, Pembangunan manusia yang unggul; Pembangunan infrastruktur yang handal; Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan; Penguatan ketahanan terhadap iklim; dan Tata kelola pelayanan publik.
“Kami percaya bahwa visi dan misi tersebut mencakup hal-hal utama yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk menuju Kalsel yang lebih maju, religius, dan berdaya saing tinggi," ucap Alpiya.
Sebagai bentuk kontribusi DPRD Kalsel untuk pencapaian visi dan misi tersebut, secara gamblang disampaikan Alpiya, bahwa pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD diharapkan secara serius ditindaklanjuti oleh Pemprov Kalsel.
Karena menurutnya, hal itu sudah jelas diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengamanatkan setiap RPJMD juga ada pokok-pokok pikiran DPRD yang harus ditampung.
"Tentu, harapan dari pembahasan RPJMD kali ini dari Pemerintah Provinsi Kalimamtan Selatan bisa mengakomodir usulan-usulan dari pokir-pokir DPRD yang diserap melalui reses Anggota DPRD secara keseluruhan," pintanya.
Usulan-usulan masyarakat yang terserap melalui reses sebagian besar masih didominasi pada peningkatan infrastuktur jalan, jembatan dan saluran irigasi. Sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan seperti ketersediaan pupuk bersubsidi. Termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan, SDM dan keagamaan.
"Itulah yang kami sampaikan ke Pemerintah Daerah untuk segera ditindaklanjuti, bahwa dalam hal pembangunan, dalam perencanaan ini bukan hanya berasal dari eksekutif, tapi dari legislatif juga memounyai peran yang penting supaya pembangunan ini terarah," jelas pria besutan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) itu. (sar/mah/jp).
