BANJARBARU- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin, melalui Pj Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi terkait daerah yang akan melakukan Pilkada Ulang dan Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024 di Command Center Setda Provinsi Kalsel, Banjarbaru, Jum’at (21/3/2025) pagi.
Tampak hadir Asisten III Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan, Plt. Kabid Anggaran Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Otda), Tutinaya, Kasubbag Fas. Kelas Kesbangpol Kalsel, Harry W dan sebagainya.
Dalam rapat virtual yang dihadiri pusat. Diantaranya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan jajaran lainnya.
Terbagi menjadi tiga aspek yaitu, PSU Sebagian (10 Pemda), PSU Seluruh (14 Pemda) dan Pilkada Ulang (2). Adapun PSU Banjarbaru akan digelar pada tanggal 19 April dengan jumlah sebanyak 403 TPS dan ditargetkan selama 60 hari.
"PSU untuk Banjarbaru yang penting adalah suasana harus kondusif dan aman. Intinya dengan hasil yang terbaik setelah pemungutan,” sampai Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin seusai rakor.
Setelah Rakor dengan Mendagri, M. Syarifuddin telah banyak menerima informasi terkait teknis pelaksanaan yang akan dihadapi di bulan April. Sehingga, pihaknya akan menggelar kembali rapat pemantapan dengan seluruh stakeholder di Kalsel.
Dalam hal itu, M. Syarifuddin mengimbau agar masyarakat dapat menjaga keamanan dalam pemilihan kepala daerah tersebut. Dan serta turut andil dalam berpartisipasi saat PSU berlangsung, sehingga dilaksanakan Pilkada di Banjarbaru akan berjalan dengan baik.
"Terpenting kita menjaga situasi aman dan damai dalam kondisi apapun, tentu yang terbaik untuk daerah kita. Dan kalau terjadi kekacauan maka yang rugi adalah kita semua di masyarakat,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan daerah-daerah dalam hal terkait anggaran PSU nanti. Baik itu pemilihan seluruh maupun sebagian.
Ia mengungkapkan rasa terima kasih atas kerja kerasnya selama ini yakni, Dirjen Otda dan Dirjen Keuangan Daerah dibawah kepemimpinan Sekjend Kemendagri RI, Komjen. Pol. Drs. Tomsi Tohir.
"Data jumlah anggaran yang sudah kita gabung dari daerah-daerah lain. Prinsip kita agar setiap KPU daerah mengajukan yang maksimal,” ungkap Tito.
Berdasarkan laporan Kemendagri, bahwa persentase jumlah anggaran 24 Pemda yang melakukan PSU Hasil Keputusan MK dan Pilkada Ulang pada 2 Pemda di antaranya adalah KPUD (60.65%), Bawaslu (20.75%), TNI (5.51%), Polri (13.09%) hingga total anggaran sebanyak Rp676.489.897.099.
Mendagri, Tito Karnavian juga tidak ingin mengganggu anggaran pembangunan daerah lain. Dalam UU, menurutnya memang APBD dibantu dengan APBN.
"Namun, APBN menghendaki APBD dulu karena banyak program rakyat yang mestinya kita melakukan efisiensi. Terlalu banyak melakukan perjalanan dinas, makan-minum dan sebagainya. Kita hemat sekarang,” tandasnya. (mr/iwn/jp).
