BANJARMASIN- Gubernur Kalimantan Selatan, H Muhidin diwakili Pj Sekretaris Daerah Provinsi Muhammad Syarifuddin mengikuti Rapat Koordinasi secara daring, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penandatanganan nota kesepahaman tentang sinergi tugas dan fungsi di bidang agraria/pertahanan, pemerintahan dalam negeri, kehutanan, transmigrasi dan informasi geospasial, serta pemeriksaan kesehatan gratis dan implementasi pembangunan tiga juta rumah.
Turut hadir kepala SOPD terkait di lingkup Pemprov Kalsel yang mengikuti rakor dari kediaman pribadi Gubernur H Muhidin, Senin (17/03/2025) ini. Diantaranya Kepala Inspektorat, Akhmad Fydayeen, Plt Kepala Dinas Kesehatan, Muhammad Muslim, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Mursyidah Aminy, dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setdaprov Kalsel, H Berkatullah.
Pj Sekdaprov Kalsel, M. Syarifuddin, mengatakan, beberapa hal yang penting dalam rakor, akan diimplementasikan di daerah, seperti pelaksanaan pengobatan gratis, dukungan terhadap program 3 juta rumah, hingga program transmigrasi.
"Diharapkan masyarakat mendapatkan hunian yang layak,” ujar Pj Sekdaprov Syarifuddin.
Kegiatan seperti pengobatan gratis, akan berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten kota se-Kalsel. Sedangkan terkait dukungan terhadap program transmigrasi oleh pemerintah pusat, akan diperhitungkan dulu lahan yang tersedia.
Dalam rakor, juga dilakukan penguatan sinergi lima kementerian melalui penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kehutanan, Kementerian Transmigrasi, serta Badan Informasi Geospasial (BIG).
"Dengan adanya kerja sama kolaborasi ini, baik dari ATR/BPN, Kemendagri, maupun pemerintah daerah, begitu juga dengan Kementerian Transmigrasi, ditambah lagi, dikuatkan dengan BIG, maka insyaallah masalah satu-satu akan bisa kita uraikan,” kata Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid dalam rapat.
Penandatanganan ini dilakukan langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, Menteri Transmigrasi, M Iftitah Sulaiman Suryanagara, Kepala BIG, Muh Aris Marfai, serta Kementerian Kehutanan yang kali ini diwakili Plt. Sekjen Kementerian Kehutanan. (sal/iwn/jp).
