KANDANGAN- Pemeriksaan interim atau pendahuluan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dilakukan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Selatan telah dilakukan selama 26 hari. 

Secara resmi, kegiatan ini selesai Jum'at (14/3/2025 besok, namun pihak BPK RI Perwakilan Kalsel mengadakan exit meeting lebih dulu hari ini secara serentak bersama Pemkab/Pemkot se-Kalimantan Selatan secara daring. 

Khususnya Pemkab HSS, kegiatan ini dihadiri oleh Sekda HSS, H Muhammad Noor, di Aula Meeting Room Setda HSS, Kamis (13/03/2025).

Acara tersebut dibuka oleh Pj Sekda Provinsi Kalsel, HM Syarifuddin. 

"Apresiasi yang tinggi kami berikan kepada Tim Pemeriksa BPK RI Kalsel atas pemeriksaan yang dilakukan benar-benar profesional dan objektik. Dan terima kasih pula kepada Pemkab dan Pemkot yang telah bersinergi dan memfasilitasi tim pemeriksa. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan agar segera ditndaklanjuti dengan sungguh-sungguh, karena segala temuan akan menjadi bahan perbaikan yang positif," katanya. 

Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel, Adriyanto, tidak menyampaikan secara langsung berbagai temuan di lapangan. Tetapi, hanya memberikan berupa indikasi kekurangan dan kesalahan sesuai rekomendasi yang harus segera diperbaiki dan disampaikan sesuai status masing-masing daerah. 

Turut mendampingi Sekda HSS, Inspektur Daerah HSS, Kiky Rahmawati, beserta jajaran, perwakilan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Dinas PUPR HSS. 

Patut membanggakan, Kabupaten HSS merupakan daerah yang telah menyelesaikan tahapan pelaporan akhir sebanyak 98,55% dan merupakan kabupaten tertinggi pertama di Kalsel.  

Untuk prosesi Exit Meeting dengan Tim Pemeriksa di HSS, rencananya akan dilaksanakan besok di Aula Rakat Mufakat, Setda HSS. (ari/jp).