PALANGKA RAYA- Masyarakat Kalimantan Selatan (Kalsel) khususnya yang akan melakukan mudik lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun ini diharapkan selain mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, juga diimbau untuk mentaati peraturan lalu lintas demi kelancaran dan keselamatan sampai tujuan.
Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, disela kunjungan kerjanya ke DPRD Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng), Kamis (20/03/2025).
"Bagi masyarakat harus dipatuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah. Kemudian juga kehati-hatian di dalam kita menggunakan lalu lintas di jalan. Tentu harus bersikap bijak ya. Jangan terkesan seolah-olah mau buru-buru," pesan politikus Partai Golongan Karya (Golkar) dapil 7.
Selanjutnya disinggung kesiapan para petugas di lapangan, baik dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kalsel, Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kalsel dan Polda Kalsel, dan Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Wakil Ketua Komisi yang membidangi Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini meyakini bahwa pasti sudah ada koordinasi yang baik antar dinas instansi terkait pengamanan jalur mudik lebaran, khususnya di sekitar perbatasan wilayah Kalsel- Kalteng.
"Pemerintah daerah mungkin sudah melakukan rapat koordinasi ya tentunya dari Dishub, Lantas (Polda Kalsel) sendiri, dari Kesehatan, dari Sosial. Karena implikasi-implikasi dari arus mudik ini jugakan berbagai macam. Ya bisa saja nanti saudara kita yang bersemangat berangkat mudik tapi pulangnya ngga cukup biaya untuk kembali ke daerah, nah peran ini diambil alih oleh Dinas Sosial," ujarnya, seraya berharap tidak ada pemudik yang terlantar selama arus mudik lebaran.
Selama di Kalteng, Komisi IV DPRD Kalsel dan rombongan juga menyempatkan untuk melihat situasi dan kondisi kepadatan arus lalu lintas sepanjang jalan poros yang menghubungkan Kalsel dan Kalteng.
Termasuk menanyakan beberapa hal, seperti kesiapan petugas lapangan dalam mengatur kelancaran lalu lintas arus mudik, sistem pembagian amil zakat dan ketersedian bahan pokok bagi masyarakat setempat. (sar/mah/jp).
