BANJARMASIN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menegaskan bahwa anggaran hasil efisiensi harus dikelola secara transparan dan diarahkan kepada sektor-sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Langkah ini diambil agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi, saat memimpin rapat kerja Komisi II bersama mitra kerja untuk membahas pemotongan anggaran sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

"Dalam rangka mendukung Inpres mengenai efisiensi ini, sejumlah pos anggaran anggota DPRD Provinsi Kalsel juga mengalami pemotongan. Tentunya kami berharap anggaran-anggaran hasil pemotongan ini benar-benar tepat sasaran,” ujar Muhammad Yani Helmi, yang akrab disapa Paman Yani, Selasa (18/03/2025) malam di ruang rapat Komisi II.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalsel, H Ariadi Noor, menjelaskan, bahwa hasil dari efisiensi anggaran akan dialihkan dan difokuskan pada bidang-bidang yang menjadi prioritas utama, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur/sanitasi, optimalisasi pengendalian inflasi, stabilitas harga makanan dan minuman, penyediaan cadangan pangan, serta program lain yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya pengalihan anggaran ini, diharapkan efisiensi yang dilakukan tidak hanya sekadar penghematan, tetapi juga memberikan dampak positif yang nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Banua. (sar/mah/jp).