BREAKING NEWS

Selasa, 18 Maret 2025

DPRD Kalsel Gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Penyampaian Gubernur atas LKPj T.A 2024

BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalsel Tahun Anggaran 2024, Selasa (18/03/2025) sore di Ruang Rapat Paripurna H Mansyah Addrian Gedung DPRD Provinsi Kalsel.

Rapat Paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, dan dihadiri langsung oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin dan Wakil Gubernur Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman.

Gubernur Kalsel, H Muhidin, dalam laporannya memaparkan capaian pembangunan daerah selama tahun 2024. 

Laporan ini mengusung visi “Kalsel Maju: Kalimantan Selatan Makmur, Sejahtera, dan Berkelanjutan sebagai Gerbang Ibu Kota Negara".

Ia menerangkan, bahwa peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kalsel terus menunjukkan tren positif. Data dari BPS tahun 2024 mencatat adanya pertumbuhan yang mencerminkan keberhasilan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Selain itu, H Muhidin mengatakan, bahwa pertumbuhan ekonomi Kalsel pada tahun 2024 tercatat mencapai 5,05 persen. Angka ini menunjukkan pemulihan ekonomi yang stabil setelah menghadapi dampak pandemi COVID-19.

"Angka kemiskinan di Kalsel mengalami tren penurunan dalam lima tahun terakhir. Hal ini menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program strategis. Juga, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Agustus 2024 berada di angka 4,20 persen. Angka ini lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata nasional yang mencapai 4,91 persen.” ujarnya.

Gubernur Kalsel, H Muhidin, menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama. Pemerintah terus berupaya membangun Kalsel yang lebih maju dengan fokus pada pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat daya saing daerah.

Ketua DPRD Kalsel, H Supian, menegaskan, bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah. Penyampaian laporan ini menjadi bentuk akuntabilitas atas pelaksanaan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran.

Ia menyatakan, bahwa laporan ini akan dibahas lebih lanjut oleh empat panitia khusus (Pansus). 

"Pembahasan ini akan menghasilkan rekomendasi yang menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan," ujarnya. 

Dengan adanya LKPj ini, diharapkan program pembangunan yang telah berjalan dapat terus ditingkatkan. Pemerintah dan DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera. (sar/mah/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes