KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menyerahkan secara resmi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan, di Kantor BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Banjarbaru.
Bupati HSS, H Syafrudin Noor, menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 secara langsung kepada Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, Kamis (27/3/2025).
Turut mendampingi Inspektur Kabupaten HSS, Kiky Rahmawaty, dan Kepala BPKPD HSS, H Nanang FMN, serta jajaran Inspektorat HSS dan BPKPD HSS.
Bupati H Syafrudin Noor berharap, proses audit yang dilakukan BPK dapat berjalan lancar dan memberikan hasil yang objektif serta konstruktif untuk peningkatan kinerja keuangan daerah.
"Tentunya, kami berharap dapat kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-12 kalinya Kabupaten Hulu Sungai Selatan tercinta," ucapnya.
"Mari kita bersama-sama menjaga kepercayaan masyarakat dengan terus meningkatkan kinerja dan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan sinergi yang baik, Pemkab HSS akan kembali meraih Opini WTP dan terus memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat," imbuh H Syafrudin Noor.
Menurutnya, penyerahan ini bukan sekadar formalitas, melainkan sebuah refleksi dari amanah yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
"Ini adalah bukti bahwa setiap rupiah yang diamanahkan kepada daerah, dikelola dengan prinsip kehati-hatian, tanggung jawab, dan profesionalisme," tutur H Syafrudin Noor.
Ia menambahkan, bahwa lebih dari sekadar laporan angka, LKPD yang disampaikan menjadi dasar bagi BPK dalam melakukan audit guna menilai kewajaran penyajian keuangan dan efektivitas pengelolaan anggaran.
"Dari hasil audit inilah nantinya akan tergambar bagaimana roda pemerintahan berjalan, sejauh mana kebermanfaatan anggaran bagi masyarakat, dan di mana titik yang perlu diperbaiki agar pengelolaan keuangan daerah semakin kuat dan efektif," tambah H Syafrudin Noor.
Dikatakan H Syafrudin Noor, Pemkab HSS telah membuktikan dedikasi dan integritasnya dengan meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama sebelas tahun berturut-turut.
"Sebuah pencapaian yang tidak hanya menjadi angka di atas kertas, tetapi cerminan dari kerja keras, transparansi, dan akuntabilitas yang terus dijaga demi kepentingan rakyat," katanya.
Dengan semangat yang sama, Pemkab HSS akan terus melangkah, menjaga kepercayaan, dan menghadirkan tata kelola pemerintahan yang semakin baik demi kemajuan Banua tercinta. (ari/jp).
