BUNTOK- Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri dan Wakil Bupati, Khristianto Yudha, mengikuti rapat Zoom meeting bersama Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait peluncuran Indeks Pencegahan Korupsi Daerah, Monitoring Center for Prevention (IPKD MCP) Daerah Tahun 2025, Rabu (5/3/2025) di ruang VIP Kantor Bupati Barsel.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan informasi dan persiapan terkait penerapan Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) yang akan diluncurkan oleh Kemendagri sebagai upaya untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah dalam pencegahan korupsi.
Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertugas melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melaksanakan pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi yang bertugas melaksanakan pelayanan publik.
Bupati Barsel, H Eddy Raya Samsuri, menyatakan bahwa Pemkab Barsel sangat mendukung inisiatif ini dan siap untuk mengimplementasikan program yang akan mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi.
"Pentingnya peran seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan pemerintahan yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat," ujar Bupati H Eddy Raya Samsuri.
Bupati berharap, peluncuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) tahun 2025 ini dapat menjadi landasan dalam upaya memperkuat pencegahan korupsi di seluruh wilayah Barito Selatan serta meningkatkan kualitas pemerintahan yang bersih dan transparan.
"Kami siap mendukung penuh inisiatif ini demi tercapainya pemerintahan yang lebih baik dan berdampak positif bagi masyarakat," tegasnya.
Sementara itu, Wabup Khristianto Yudha, juga menyatakan dukungannya terhadap peluncuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), dan berharap dapat memperkuat integritas serta pelayanan publik yang lebih optimal di Barito Selatan.
"Beberapa tahun lalu Barsel banyak tersandung kasus Korupsi. Semoga ke depan tidak ada lagi pejabat kita yang tersandung kasus korupsi," harapnya.
Ia juga menjelaskan, bahwa dalam rapat Zoom meeting tersebut, telah diberi arahan oleh Direktorat Jendral (Dirjen) Kemendagri, agar sesering mungkin untuk mencegah korupsi, baik ditingkat daerah maupun pusat.
"Karena saya lihat persentasenya lebih banyak korupsi terjadi ditingkat daerah. Untuk itu, sedini mungkin harus kita cegah dan hindari dan para pejabat kita harus memiliki integritas yang baik," tegas Wakil Bupati Khristianto.
Turut hadir dalam Zoom Meeting tersebut, Sekda Barsel, Asisten Setda, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait se-Kabupaten Barsel. (zi/jp).
