PALANGKA RAYA- Bupati Barito Selatan, H Eddy Raya Samsuri bersama Forkopimda Barsel menghadiri Rapat Koordinasi dan Sosialisasi Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, di Aula Utama Gedung Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, Senin (17/3/2025).
Acara ini digelar terkait implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan untuk menjaga kelestarian hutan dan mencegah aktivitas ilegal yang merugikan negara, termasuk optimalisasi sanksi dan percepatan penyelesaian masalah tata kelola lahan. Selain itu, SK Jaksa Agung Nomor 48 Tahun 2025 tentang Satgas Penertiban Kawasan Hutan.
Setelah dikeluarkannya Perpres tersebut, dibentuklah Satuan Tugas (Satgas) Garuda, satgas penertibannkawasan hutan yang diketuai Menteri Pertahanan dan Jampidsus Kejaksaan Agung sebagai ketua pelaksana berkolaborasi dengan TNI, Polri, BPKP, Badan Informasi Geospasial, Kementerian Kehutanan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertanian dan Kementerian Keuangan.
Kajati Kalteng, Undang Mugopal, menjelaskan, bahwa lingkup sasaran penertiban luas kawasan hutan di Indonesia 123,7 juta ha, dengan luas lahan kelapa sawit 16,3 juta ha. Sebanyak 1,67 ha teridentifikasi dan 1,27 juta siap dilakukan penguasaan kembali.
"Nanti harus bisa dipahami bahwa penguasaannya dalam rangka penertiban sawit-sawit yang ada di kawasan hutan," ujarnya.
"Bagaimanapun ini program nasional, tanpa dukungan tidak mungkin optimal. Apa yang bisa dilakukan, sosialisasi ke masyarakat dan terpenting yang diambil alih adalah manajemennya saja, tenaga kerja tetap tanpa pemutusan hubungan kerja," tegas Undang Mugopal.
Gubernur Kalteng, Agustiar Sabran menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Rakor dan Sosialisasi Penertiban Kawasan Hutan ini.
"Kebetulan wilayah terluasnya ada di Provinsi Kalimantan Tengah. Tentunya Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) perlu kerja sama kita di daerah. Saya mengajak seluruh jajaran Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota, mendukung program PKH," ungkap Gubernur Agustiar Sabran.
"Mari kita bekerja sama dan berkolaborasi, untuk memastikan kekayaan hutan benar-benar dikelola optimal dan berkelanjutan, serta membawa manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat," jelas Gubernur Kalteng.
Sementara itu, Komandan Satgas Garuda, Mayjen TNI Yusman Madayun, menerangkan bahwa tugas pokok Satgas adalah mengumpulkan, mengidentifikasi, dan memvalidasi lahan sawit illegal.
Mayjen TNI Yusman Madayu menitipkan pesan kepada perangkat di wilayah, bahwa pengambilalihan ini tidak menghentikan pekerjaan para pekerja.
"Pekerja tetap melanjutkan aktivitasnya, pabrik terus berlanjut, hanya manajemen akan diambil alih pemerintah sehingga keuntungan akan masuk negara/pemerintah pusat dan daerah untuk kesejahteraan rakyat, bukan ke perusahaan ilegal tersebut," ujarnya.
Bupati Barsel, H Eddy Raya Samsuri mengapresiasi acara yang digagas oleh Satgas Garuda dan mendukung program pemerintah dalam penertiban kawasan hutan (PKH).
"Pemkab Barito Selatan siap mendukung program pemerintah serta mendengarkan informasi dan arahan dari Komandan Satgas Garuda," ujar Bupati Barsel.
Acara ini dihadiri Satuan Tugas (Satgas) Garuda jajaran Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, jajaran Polda dan Korem 102/PJG, Kepala Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng, para Bupati/Pj Bupati/ Walikota se-Kalimantan Tengah, para Kajari, Kapolres, Dandim se-Kalteng, Badan Informasi Geospasial, Kanwil ATR/BPN dan BIN. (zi/jp).
