MARABAHAN- Bupati Barito Kuala, H Bahrul Ilmi, mengikuti zoom meeting Peluncuran Indikator Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) MCP Tahun 2025 yang di selenggarakan oleh KPK RI secara hybrid, Rabu (5/3/2025) di kediaman Bupati setempat.
Kegiatan tersebut bertujuan dalam rangka memperkuat implementasi salah satu Trisula pemberantasan korupsi yaitu, pencegahan melalui pembangunan sistem perbaikan tata kelola pemerintah daerah yg tertuang dalam indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025.
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri RI, Irjen. Pol. (Purn.) Sang Made Mahendra Jaya, mengatakan, bahwa pemerintah daerah perlu menjadikan MCP sebagai alat utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan.
"Dengan penerapan MCP yang optimal, daerah dapat memperoleh manfaat signifikan, seperti peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah, serta memperkuat pengawasan internal," ujarnya.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah, Raden Suhartono, menambahkan, bahwa dengan melakukan perbaikan atas perencanaan penganggaran, perbaikan atas pengelolaan serta melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah, perhatian terhadap pengadaan barang dan jasa terutama, pengadaan yang bernilai besar dan strategis.
"Konsen pengawasan terhadap perincian perijinan dan iklim implementasi yang ada di daerah, serta penguatan kapabilitas APIP dan sistem pengendalian intern terintegrasi di daerah sangat relevan dengan program MCP," ungkapnya.
Acara peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) Tahun 2025 di buka oleh Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setyo Budiyanto.
Turut hadir mengikuti zoom meeting Plh. Sekretaris Daerah dan Inspektur Kabupaten Barito Kuala. (ben/mah/jp).
