MUARA TEWEH- Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Barito Utara, Yaser Arafat, menutup secara resmi rangkaian kegiatan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026, di Aula Bappeda Litbang Muara Teweh, Selasa (11/03/2025).
Acara tersebut dihadiri Unsur FKPD, Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat se-Barito Utara dan tamu undangan terkait lainnya.
Pj Bupati Barito Utara, Muhlis dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten III, Yaser Arafat menyampaikan, bahwa kesepakatan prioritas program yang telah direncanakan ini untuk dilaksanakan pada tahun 2026 yang akan datang.
"Kesepakatan ini pula yang akan kita angkat ke proses selanjutnya yaitu, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 yang rencannya akan dilaksankan pada Senin 17 Maret 2025 mendatang," kata Yaser.
Yaser Arafat menambahkan, bahwa dari seluruh renja perangkat daerah se-Barito Utara, akan diformulasikan untuk ditetapkan menjadi Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, sekaligus sebagai acuan dalam menyusun kebijakan umum APBD (KUA) serta prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) tahun anggaran 2026.
"Untuk hasil forum perangkat daerah menjadi acuan dan perhatian dalam menyempurnakan rancangan awal renja masing-masing perangkat daerah menjadi rancangan renja perangkat daerah," jelas Yaser Arafat.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Henny Rusli, menyampaikan, bahwa pokok-pokok pikiran DPRD Barito Utara sudah mengacu pada rumusan tujuan Rencana Pembangunan Daerah (RPD).
"Tahun 2024-2026 antara lain meliputi peningkatan infrastruktur wilayah, pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, peningkatan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pendapatan, mewujudkan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian lingkungan hidup untuk membangun berkelanjutan, penurunan angka stunting, kemiskinan dan kemiskinan ekstrim, tata kelola pemerintah dan pelayanan publik berbasis digital dan memperkuat kapasitas daerah sebagai peyangga IKN," ungkapnya. (dsk/my/jp).
