MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) melaksanakan Bimtek Website Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) dan sosialisasi Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N)- Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N Lapor) se-Kabupaten Barito Kuala.
Acara yang dilaksanakan di Pop Hotels Banjarmasin itu di tutup secara resmi oleh Wakil Bupati Batola, Herman Susilo, Rabu (26/2/2025).
"Penyebaran informasi sangatlah penting karena dapat membantu masyarakat memahami isu-isu penting seperti kesehatan, lingkungan, hingga hak masyarakat. Selai itu, penyebaran informasi yang transparan juga memungkinkan masyarakat turut berpartisipasi," ucap Wabup Batola, Herman Susilo dalam sambutannya.
Herman mengatakan, KIM dibentuk oleh, dari, dan untuk masyarakat yang berorientasi pada layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.
"Tujuannua untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, kearifan yang mendorong berkembangnya motivasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan," katanya.
Selain itu, kata Herman, KIM juga merupakan mitra pemerintahan dalam penyebarluasan, sosialisasi dan desiminasi informasi pembangunan kepada masyarakat.
"Sehingga akan terwujud masyarakat yang aktif, peka dan memahami informasi," katanya lagi.
Berkenaan dengan SP4N Lapor ujar Herman, seperti yang diketahui bersama bahwa pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis dan merupakan isu hangat yang selalu menjadi bahan perbincangan, karena pelayanan publik di Indonesia cenderung ditempat sedangkan implikasinya sangat luas dalam kehidupan.
"Perbaikan dan peningkatan pelayanan publik merupakan tujuan dari agenda reformasi pemerintah,” ujarnya.
Herman menambahkan, bahwa pengelolaan pengaduan pelayanan publik disetiap organisasi penyelenggara di Indonesia harus terkelola secara efektif dan terintegrasi.
"Untuk mencapai visi dalam good governance, maka perlu untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik dalam satu pintu. Tujuannya, agar masyarakat memiliki satu saluran pengaduan secara nasional," kata Herman.
Herman juga menegaskan, bahwa pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan yang baik dan prima kepada masyarakat.
"Pemerintahan harus hadir ditengah masyarakat diera keterbukaan informasi publik seperti saat ini,” demikian Wakil Bupati Herman Susilo. (aa/mah/jp).
