BANJARBARU- Penguatan sinergi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam peningkatan gizi nasional melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) di daerah terus dilakukan, Selasa (4/2/2025) pagi, Deputi Badan Gizi Nasional (BGN) menggelar video conference (vidcon) dengan mengundang Gubernur beserta Ketua DPRD seluruh Indonesia dalam upaya implementasi program MBG tersebut.
Disela-sela padatnya kegiatan penyerapan aspirasi di masa reses di Daerah Pemilihannya di Banjarbaru dan Tanah Laut, Wakil Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Gusti Iskandar Sukma Alamsyah mewakili Ketua DPRD mengikuti vidcon yang dilaksanakan di kantor Badan Intelijen Negara Daerah (BINDA) Provinsi Kalsel, Banjarbaru.
Pada kesempatan ini turut berhadir Gubernur Kalsel yang diwakili oleh Plh. Sekretaris Daerah Kalsel, Muhammad Syarifuddin serta Kepala BINDA Provinsi Kalsel, Brigjen Pol Nurrullah.
Ditemui usai Vicon, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, mengungkapkan, bahwa Kalsel telah mempersiapkan anggaran untuk program ini. Hanya saja, belum diketahui berapa kebutuhan anggaran secara pasti.
"Kalsel itu kan sudah jauh-jauh hari menyiapkan ya, antara pemerintah daerah dengan DPRD. Oleh karena itu, kami pada saat proses pembahasan RAPD 2025 sudah menganggarkan itu sekitar Rp300 miliar untuk kebutuhan makan bergizi,” katanya.
Gusti Iskandar juga menjelaskan, bahwa DPRD Kalsel telah melakukan konsultasi dengan BGN di Jakarta untuk meminta anggaran tersebut dan digunakan untuk membangun fasilitas dapur umum yang diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan program di daerah.
Namun, Gusti Iskandar juga mengungkapkan kendala terkait regulasi yang belum jelas.
"Kami minta tolong dengan Kabinda Provinsi Kalsel, supaya ini kita koordinasikan antara pemerintah daerah dengan DPRD, dan mungkin FORKOPIMDA, dasar payung hukum untuk kita melaksanakan kegiatan penyediaan dapur umum ini supaya dikemudian hari tidak muncul masalah-masalah hukum,” katanya.
Gusti Iskandar juga menyoroti pentingnya terobosan cepat dari BGN untuk mengeluarkan keputusan dan regulasi terkait.
Ia juga menambahkan, bahwa dalam vidcon diketahui bahwa daerah-daerah, termasuk kabupaten dan provinsi, bersedia berpartisipasi untuk mensukseskan program ini.
"Para bupati juga menunggu keputusan juknisnya ini bagaimana mereka untuk mengeluarkan APBDnya dalam rangka mensukseskan itu, dan tentu APBDnya yang bisa dipertanggungjawabkan secara sistem akutansi dan aturan-aturan yang ada,” jelasnya.
Gusti Iskandar juga menekankan, bahwa BGN harus segera memberikan kejelasan terkait regulasi daripada hanya fokus menunggu APBN yang nilainya mencapai Rp71 triliun untuk MBG ini.
Ia juga mengingatkan, jika daerah dapat berpartisipasi dengan nilai yang signifikan, jumlah totalnya dapat mencapai angka yang setara dengan anggaran nasional.
"Mungkin partisipasi-partisipasi daerah ini nanti hampir sama lho nilainya dengan Rp71 triliun itu, coba kali aja kalo satu daerah aja 200 miliar, dikali 500 kabupaten/kota, tambah 38 provinsi, apa gak Rp71 triliun juga," ujarnya lagi.
Gusti Iskandar berharap, agar semua pihak dapat segera menyelesaikan permasalahan regulasi agar program ini berjalan lancar.
"Kita juga tidak mau Kepala Daerah atau pelaksana di lapangan nanti berhadapan dengan masalah hukum, padahal kita punya niat baik semua,” tutupnya. (sar/mah/jp).
