KANDANGAN- Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Pemkab HSS) bersama DPRD menggelar rapat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung (PBG), Rabu (12/2/2025). 

Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung DPRD HSS ini dihadiri oleh jajaran eksekutif serta legislatif setempat.

Dalam pembahasan tersebut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) HSS, Tedy Soetedjo, menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD yang telah menyediakan waktu serta memberikan berbagai masukan dalam penyusunan regulasi ini.

"Dimana dengan terbitnya PP nomor 16 tahun 2021 tentang peraturan PBG, sehingga IMB tidak diberlakukan lagi," ujarnya. 

Sebelum pemberhentian IMB, kata Tedy Soetedjo, dilakukan Raperda tentang PBG ini telah dilakukan tahapan. 

"Kami sangat berterima kasih dari Ketua dan Wakil Ketua DPRD yang memberikan masukan yang harus akomodir, karena pihaknya mewakili masyarakat juga. Filosofinya seperti ini, kalau bisa memudahkan dan meringankan, kenapa tidak kita dilakukan, mungkin arahnya kesana,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD HSS, H Ahmad Fahmi, menjelaskan, bahwa dalam pembahasan tersebut terdapat 120 pasal yang dikaji secara mendalam. Sebagian besar ketentuan dalam Raperda ini merujuk pada PP Nomor 16 Tahun 2021, dengan beberapa penyesuaian agar sesuai dengan kondisi daerah.

"Sebenarnya, dari Pemkab HSS banyak memotong dari PP tersebut, sekitar 340 pasal itu. Ada 200-an pasal yang dipotong, karena pertama wewenang pusat, kedua mengurangi beban masyarakat yang tidak mampu yang tidak bisa, tidak perlu dilakukan,” jelasnya.

Setelah pembahasan ini, proses selanjutnya adalah penyampaian Raperda, pendapat fraksi, jawaban eksekutif, serta pembahasan di tingkat komisi. Setelah itu, akan digelar rapat gabungan komisi sebelum memasuki tahap finalisasi Perda.

"Rapat gabungan akan dilanjutkan dalam waktu dekat, kemungkinan bulan depan,” ujarnya. (ari/jp).