BANJARBARU- Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) yang membidangi pembangunan dan infrastruktur menyatakan akan mendukung program kerja Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalsel dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel khususnya program prioritas yang berkaitan dengan isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup.
Hal ini diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah, disela acara Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 dalam rangka perumusan isu strategis urusan kehutanan dan lingkungan hidup, di Ruang Rapat H. Maksid, Lt.3 Sekretariat Daerah (Setda) Kalsel, Kawasan Perkantoran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalsel, Banjarbaru, Senin (10/2/2025).
"Kita hari ini membicarakan terkait masalah isu strategis yang nantinya akan dihadapi DLH dan Kehutanan. Sehingga nantinya lima tahun ke depan kita bisa memprioritaskan program yang mana saja yang harus diutamakan dan prioritas," kata Politisi Partai Nasional Demokrat (Nasdem).
"Kami akan mendukung penuh dan juga di Komisi III kan memang notabenenya adalah berada di banggar (badan anggaran) ya, kami akan memperjuangkan poin-poin apa saja yang penting nantinya, untuk mendukung program-program di DLH dan Kehutanan," tambah Mustaqimah.
Sebelumnya, Gubernur Kalsel, H Muhidin dalam sambutan tertulis yang dibacakan Plh. Sekda Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, mengatakan, bahwa forum perangkat daerah ini untuk mendukung penyusunan RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) dan rencana strategis (renstra) 2025- 2029.
"Tadi disampaikan oleh Kadis LH bahwa isu yang sekarang yang sangat perlu kita cermati adalah sampah. Makanya nantinya dalam forum ini bagaimana sampah itu bisa dikelola, punya nilai," ujar pria yang saat ini juga menjabat sebagai Kadis Pariwisata Pemprov Kalsel.
Plh. Sekda menambahkan, ada beberapa isu prioritas di Kalsel yang harus menjadi perhatian semua pihak. Diantaranya, terkait pemberdayaan manusia, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, ketahanan bencana, dan pelayanan publik.
Masing-masing isu memiliki tantangan tersendiri yang harus dijawab dang langkah-langkah strategis demi membangun Kalsel yang lebih maju dan berdaya saing sebagai pintu gerbang IKN.
"Saya harap melalui forum perangkat daerah dapat menterjemahkan visi dan misinya Kepala Daerah dan menghasilkan bahan-bahan yang mendukung dokumen pembangunan daerah," jelas M. Syarifuddin.
Forum Perangkat Daerah Tahun 2025 diikuti oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kalsel, Kepala Pusat Pengendalian LH, Kadis LH kabupaten/kota se Kalsel, Kepala UPT Kementerian Kehutanan Wilayah Kalsel, akademisi dari Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) dan Institut Pertanian Bogor (ITB) dan komunitas lingkungan. (sar/mah/jp).
