BANJARMASIN- Ketua DPRD Kota Banjarmasin, Rikval Fachruri, menyatakan kesiapannya untuk memimpin Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) pada Munas VI ADEKSI di Semarang, Jawa Tengah (Jateng) pada April 2025 mendatang.
"Saya sangat menghargai usulan beberapa Ketua DPRD kota lainnya yang mencalonkan saya untuk memimpin ADEKSI pada Rapat Koordinasi Nasional I yang dilaksanakan pada 20-22 Januari di Jakarta lalu," kata Rikval Fachruri, saat diwawancarai wartawan ini, di ruang kerjanya, Senin (03-02-2025).
Rikval menjelaskan, bahwa tantangan bagi legislator di wilayah kota ke depan semakin kompleks, tidak hanya menghadapi isu tradisional seperti tata ruang dan transportasi publik, tetapi juga dinamika zaman yang berkaitan dengan era digital serta kemajuan teknologi informasi dan isu mutakhir lainnya juga harus menjadi perhatian.
"Saya berharap ke depan dapat meningkatkan kinerja DPRD kota dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran di daerah," harap Rikval.
Rikval juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam meningkatkan kinerja DPRD, termasuk dalam menghadapi tuntutan transparansi dan akuntabilitas masyarakat.
Ia juga berharap, ADEKSI dapat menjadi forum silaturahim yang bermanfaat dan berfaedah dalam rangka upaya peningkatan kinerja DPRD kota se-Indonesia.
"Tantangan DPRD kota dinamika zaman yang berubah cepat tersebut akan menjadi misi utama, jika saya diberi amanah sebagai Ketua ADEKSI," kata politisi Partai Golkar ini.
Rikval menambahkan, bahwa di era digital DPRD merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam menghadapi berbagai tantangan, termasuk dalam melaksanakan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran.
"Era digital telah mengubah cara kerja dan kolaborasi di berbagai sektor. Dan juga lembaga perlu menyesuaikan kebijakan dan prosedur, serta menggunakan teknologi untuk meningkatkan kinerja," ungkapnya.
Mantan aktivis kemahasiswaan ini juga meyakini, digitalisasi dapat menjadi jembatan dari perubahan pola pikir dan pola interaksi masyarakat di era digital dalam mengakses informasi serta berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik.
"Tantangan utama DPRD di era digital adalah tuntutan transparansi dan akuntabilitas masyarakat yang meningkat berkat kemajuan teknologi informasi," jelas Rikval.
Sehingga sambung Rikval, ada keniscayaan bagi ketersediaan dan kemudahan dalam mengakses data dan informasi terkait kinerja DPRD.
"Dengan harapan ke depan agar mis informasi dan hoax tidak melemahkan fungsi legislator," demikian Rikval. (mah/fah/jp).
