BANJARBARU- Gubernur Kalsel, H Muhidin, melalui Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka Pembahasan Langkah Konkret Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2025. Rakor ini berlangsung di ruang Command Center Lt.3 Kantor Gubernur Kalsel, Banjarbaru, Senin (24/2/2025) pagi.
Rakor yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri RI ini merupakan agenda rutin yang digelar setiap pekan pada hari Senin. Acara Rakor sendiri berlangsung di Sasana Bhakti Praja, Jakarta, dan dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir.
Ditemui usai acara, Kepala Dinas Perdagangan Kalsel, Sulkan, mengungkapkan, bahwa inflasi di Kalimantan Selatan pada minggu terakhir bulan Februari 2025 masih dalam kondisi terkendali.
"Untuk Kalsel, angka inflasi tercatat sebesar 0,65% secara year on year (YoY) dan -0,65% secara month to month (MtM). Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang tercatat sebesar 0,76% YoY dan -0,76% MtM,” kata Sulkan.
Menurutnya, indeks perkembangan harga (IPH) di Kalimantan Selatan menunjukkan tren yang cukup baik. Namun, terdapat kabupaten dengan angka inflasi tertinggi, yakni Kabupaten Tanah Bumbu yang mencatat IPH sebesar 1,36%, sementara, inflasi terendah tercatat di Kabupaten Banjar dengan angka -1,79%.
Beberapa komoditas bahan pokok yang mempengaruhi tingkat inflasi di Kalsel. Antara lain, daging sapi, daging ayam ras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, serta telur ayam ras.
Untuk mengantisipasi lonjakan harga menjelang bulan Ramadan, Pemerintah Provinsi Kalsel melalu Dinas Perdagangan Kalsel akan menggelar pasar murah guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
"Pasar murah ini diharapkan dapat membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau serta menekan laju inflasi,” tambah Sulkan.
Dengan langkah konkret ini, diharapkan stabilitas harga bahan pokok di Kalimantan Selatan tetap terjaga, sehingga daya beli masyarakat tidak terganggu dan inflasi tetap dalam kendali.
Sementara itu, Tomsi Tohir, menekankan, pentingnya sinergi antara Pemerintah Pusat dan daerah dalam mengendalikan harga barang dan jasa, terutama menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri.
Tomsi Tohir juga menyoroti, berbagai faktor yang dapat mempengaruhi inflasi, seperti ketersediaan pasokan pangan, distribusi barang, serta dampak cuaca ekstrem.
"Pemerintah daerah harus proaktif dalam menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok,” kata Tomsi.
Tomsi meminta agar Pemerintah Daerah harus memastikan bahwa inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tidak terganggu. Koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mengantisipasi lonjakan harga.
Selain itu, Tomsi juga meminta Pemerintah daerah untuk rutin memantau harga di pasar dan segera mengambil langkah intervensi jika terjadi lonjakan yang signifikan.
"Langkah-langkah preventif seperti operasi pasar dan subsidi transportasi harus dilakukan jika diperlukan,” tambahnya.
Rapat yang berlangsung dari pukul 09.00 WITA hingga 12.00 WITA ini menghadirkan beberapa narasumber, diantaranya Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa, Pudji Ismartini, Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Edi Priyono, Staf Ahli Bidang Iklim Usaha dan Hubungan Antar Lembaga Kemendag RI, Tommy Andana, Staf Ahli Menteri Pertanian bidang Investasi Pertanian, Suwandi, Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi, serta perwakilan dari Kantor Staf Presiden, Brigjen Pol Djoko Prihadi, Tim Satgas Pangan Polri, Brigjen TNI Ito Hediarto, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendagri RI, Kementerian Pertanian RI, serta Perum Bulog.
Dari Ruang Command Center tampak hadir yaitu perwakilan Kadin Kalsel, perwakilan Binda Kalsel, Polda Kalsel, Kabid EKOSDA, tamu undangan lainnya. (rfq/iwn/jp).
