KANDANGAN- Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kembali dillanjutkan untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 2 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), yang meliputi Kecamatan Angkinang, Telaga Langsat, Padang Batung dan Loksado, Rabu (26/2/2025).
Kegiatan yang dipusatkan di Aula Kecamatan Padang Batung ini diikuti secara daring virtual di seluruh kecamatan dan desa di wilayah setempat.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten HSS, H Muhammad Noor, menghadiri langsung kegiatan ini mewakili Bupati HSS, bersama Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi.
Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, menyampaikan komitmen anggota dewan untuk menyokong kegiatan Pemerintah Daerah.
"Mewakili seluruh anggota dewan, kami menyampaikan bahwa siapapun yang menjadi Kepala Daerah, kita akan selalu berkolaborasi dan mendukung berbagai program, kalau untuk kemajuan masyarakat HSS," ungkapnya.
Sementara itu, Sekda HSS, H Muhammad Noor, sangat mengapresiasi komitmen dari dewan ini.
"Dukungan ini merupakan modal utama untuk sinergisitas yang kuat buat kelancaran roda pembangunan di daerah. Apalagi di tengah kondisi keuangan daerah yang saat ini dituntut untuk melakukan efisiensi di semua bidang," ungkapnya.
Sekda menambahkan, walaupun batas akhir penyesuaian anggaran adalah 2027 mendatang, namun Kepala Daerah terpilih bertekad untuk menyelesaikannya lebih awal tahun ini.
"Berdasarkan diskusi kita dengan pak Bupati, hal ini dilakukan agar kita lebih bisa beradaptasi dengan kondisi ini lebih cepat, sehingga diharapkan di Tahun 2026 nanti gejolak anggaran ini sudah bisa disesuaikan dengan segala program pembangunan yang ada," ujarnya.
Sesuai instruksi Presiden untuk efisiensi anggaran, Pemkab HSS sudah melakukan langkah awal dengan mengurangi anggaran belanja pegawai, salah satunya dengan pemotongan tunjangan.
Untuk diketahui, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri telah menetapkan batas maksimal belanja pegawai sebesar 30% dari total APBD-nya, dan bagi daerah yang tidak menyesuaikan sampai tenggang waktu tahun 2027 mendatang akan diberikan sanksi.
Pemkab HSS sendiri saat ini punya anggaran belanja pegawai sebesar 34% lebih, sehingga banyak pos yang akan dipangkas untuk penyesuaian ini.
Untuk itu, sangat diperlukan kebijakan yang tepat tentang sektor mana saja yang akan dipangkas, dengan duduk bersama khususnya eksekutif dan legislatif.
Turut hadir dalam musrenbang itu, para anggota dewan dari dapil 2, para Kepala OPD, para Camat terkait dan Kepala Desa se-Kecamatan Padang Batung. (ari/jp).
