BANJARMASIN- Beberapa pesan dan catatan penting Gubernur H Muhidin disampaikan terkait penyusunan dokumen perencanaan terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan penguatan keluarga.
Pesan itu disampaikan Gubernur Kalsel melalui Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan Agus Dian Nur pada pembukaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) dan Forum Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPA-KB) Provinsi Kalsel tahun 2025 – 2029 diselanggarakan, Senin (17/02/2025) di Banjarmasin.
Pesan penting itu adalah penguatan kebijakan perlindungan perempuan dan anak dalam berbagai aspek, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan hukum.
Kedua, peningkatan kualitas layanan dan infrastruktur pendukung, untuk memastikan setiap perempuan dan anak, mendapatkan akses yang layak dan setara.
Kemudian, pentingnya kolaborasi lintas sektor yang lebih efektif, karena keberhasilan program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tidak bisa berjalan sendiri, tetapi memerlukan sinergi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, swasta, dan masyarakat.
Selanjutnya, penguatan program ketahanan keluarga yang menjadi kunci dalam membangun generasi penerus yang berkualitas. Terakhir, efesiensi anggaran sesuai dengan arahan dari Presiden RI Prabowo Subianto.
Gubernur H Muhidin mengajak semua untuk bekerja dengan penuh komitmen, menyusun perencanaan yang berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil, benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat Kalsel.
Menurut Gubernur H Muhidin, kegiatan ini menjadi momen penting semua untuk menyusun arah pembangunan daerah yang lebih intensif, berkeadilan, dan berkelanjutan, khususnya dalam bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, serta penguatan keluarga berencana.
Sementara itu, Kepala DPPPA-KB Provinsi Kalsel, Sri Mawarni, menyebut, bahwa tujuan kegiatan Rakernis ininuntuk mendapatkan masukan terkait isu strategis di daerah terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan urusan keluarga.
Selain itu, untuk menyelaraskan program kementerian dengan DPPPA KB di tingkat provinsi dengan Pemkab /Pemko dalam rangka menyusun RPJMD 2025- 2020 dan Rencana Strategis (Renstra) bidang terkait .
Rakernis dan Forum Perangkat Daerah ini diikuti sekitar 109 peserta dari pimpinan lembaga, dinas PPPA KB, dan para narasumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Bappeda Kalsel, DPPPA KB dan BKKBN Provinsi Kalsel.
Peserta terdiri dari para kepala dinas/pejabat mewakili dinas yang membidangi dari 13 kabupaten/kota se-Kalsel, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kalsel Ir Ariadi Noor (narasumber), dan para anggota Forum Anak Daerah, pimpinan organisasi/lembaga perempuan, BAZNAS Kalsel, dan pihak terkait lainnya. (sal/iwn/jp).