BANJARMASIN- Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) sambut kedatangan ratusan massa aksi yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan yang menyerukan penolakan kebijakan pemerintah tentang kenaikan PPN menjadi 12% dari yang sebelumnya 11%.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Kartoyo, didampingi sepuluh Anggota DPRD Provinsi Kalsel turun ke Jalan Lambung Mangkurat, Selasa (31/12) siang untuk mendengar dengan seksama aspirasi dari aksi massa.
Ketua BEM Universitas Lambung Mangkurat, Muhammad Syamsu Rizal, ditengah orasinya menyampaikan tujuan aksi ini adalah untuk menentang kebijakan PPN 12%.
"Kami ingin Presiden segera menerbitkan Perpu Pembatalan PPN 12% per 1 Januari 2025. Kami melihat pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, untuk membahas secara utuh kebijakan fiskal yang berkeadilan dan berkerakyatan,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, H Kartoyo menyampaikan keinginan masyarakat adalah keinginan wakil rakyatnya pula. "Kita ini wakil rakyat, jadi kita ingin yang terbaik untuk rakyat,“ ucapnya.
Ia dan rekan-rekannya di DPRD Provinsi Kalsel berkomitmen untuk menyampaikan keberatan terhadap kenaikan PPN ke Pemerintah Pusat. Hadirnya mahasiswa di jalan ini tidak akan sia-sia, harapannya bisa semakin memperkuat alasan DPRD Provinsi Kalsel untuk meminta Pemerintah Pusat untuk mengkaji ulang kebijakan tersebut.
"Setelah ini, juga kita secara lisan maupun by phone akan kita sampaikan, tidak bisa kita tahan-tahan karena ini memang kewajiban kami untuk menyampaikan aspirasi masyarakat," tegas H Kartoyo. (sar/mah/jp).
