PARINGIN- Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), H Kartoyo dan H Muhammad Alpiya Rakhman bersama Wakil Ketua dan Anggota Komisi IV sangat mengapresiasi keberhasilan pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) maupun serapan tenaga kerja lokal yang telah dilakukan oleh PT. Adaro Indonesia selama beroperasi di Kalsel.
Apresiasi ini disampaikan unsur Pimpinan DPRD Kalsel saat melakukan kunjungan kerja sekaligus monitoring bersama Komisi IV DPRD Kalsel ke Kantor PT. Adaro Indonesia, berlokasi di Dahai, Kecamatan Paringin, Kabupaten Balangan, Kalsel, Jum’at (10/1).
Usai pertemuan, H Kartoyo selain menyampaikan terima kasih atas penyambutan yang baik dari perwakilan PT. Adaro Indonesia, sekaligus juga mengapresiasi program-program CSR yang diutamakan untuk masyarakat di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan.
"Kita monitoring kesini untuk memastikan kemana arahnya dan bagaimana penerimaan dari masyarakat kita," kata politisi dari Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dapil 4.
Ke depan, Kartoyo berharap, stakeholder pertambangan harus memikirkan program CSR pasca tambang yang suatu saat akan berakhir. Sehingga masyarakat sekitarnya tetap bisa memenuhi kelangsungan kehidupannya dengan baik dan sejahtera.
"Stakeholder tambang itu harus memikirkan program yang bagaimana pasca tambang, setelah tambang tidak ada masyarakat kita ini, masyarakat Tabalong, Balangan, masih eksis, masih bisa kerja, masih sejahtera. Hari ini yang harus dipikirkan itu. Sehingga masyarakat tidak tergantung dengan tambangnya," tegas Kartoyo, seraya berharap pihak PT. Adaro terus menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD Kalsel dan pemerintah daerah setempat.
Senada, Wakil Ketua DPRD Kalsel, H Muhammad Alpiya Rakhman, mengatakan, bahwa PT. Adaro Indonesia sudah sangat baik dari sisi pelaksanaan CSR maupun perekrutan tenaga kerja.
Namun, dirinya menilai, masih ada beberapa kekurangan yang perlu diperbaki, salah satunya dengan menyarankan agar PT. Adaro Indonesia menjalin bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel. Sehingga diharapkan penyerapan program CSR untuk mempersiapkan tenaga kerja lokal tidak hanya berlaku di “ring satu” Adaro saja, tapi bisa juga meluas untuk kabupaten/kota yang lain.
"Ini penting karena kita sangat menyadari bahwa lapangan pekerjaan itu sangat terbatas tapi angkatan kerja yang selalu muncul, selalu tumbuh. Nah ini tantangan kita dari Pemerintah Daerah, baik Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten yang ada di daerah sini," jelas politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Dapil 6.
Disisi lain, Wakil Ketua Komisi IV H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah menginginkan adanya Peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang program CSR. Sehingga diharapkan penyebaran program CSR dapat lebih luas dan merata dinikmati oleh masyarakat di seluruh wilayah Kalsel. Bukan saja pada masyarakat di daerah “ring satu” atau daerah sekitar perusahaan pertambangan, namun ada pemerataan bagian program CSR untuk daerah-daerah lain yang membutuhkan program tersebut.
"Harapannya, penyebaran CSR itu kalau bisa lebih meluas. Bukan saja kepada daerah ring satu atau daerah sekitarnya, paling tidak ada bagian yang daerah-daerah lain membutuhkan (CSR) itu," ucap politisi kawakan dari Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 7.
PT. Adaro Indonesia diwakili oleh Land Management Departement Head, Iwan Ridwan, mengatakan, bahwa pihaknya berterima kasih atas kunjungan kerja dari DPRD Kalsel dan berharap akan membawa manfaat sekaligus menjadi motivasi untuk melakukan perbaikan atas kekurangan yang ada serta terjalin sinergitas dan kerjasama yang lebih baik lagi ke depan antara stakeholder dengan PT. Adaro Indonesia.
Terkait penyaluran program CSR PT. Adaro Indonesia, dikatakan Iwan, sudah sampai ke tingkat masyarakat, terutama sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintahan yang ada.
"Program CSR ini pastinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan peraturan pemerintahan dan memang masih mengutamakan kabupaten ataupun wilayah-wilayah di ring satu," jelas Iwan.
Sedangkan untuk perekrutan tenaga kerja lokal, Iwan mengatakan, bahwa PT. Adaro sudah menyerap sekitar 70 persen tenaga kerja lokal dari total tenaga kerja yang ada.
"Untuk penyerapan tenaga kerja lokal di PT. Adaro Indonesia ini, dari sekian banyak tenaga kerja itu 70 persennya itu sudah tenaga kerja lokal. Mudah-mudahan ini lebih ini lagi terutama peningkatan dalam hal tenaga kerja lokal yang punya pelatihan-pelatihan (skill)," jelasnya.
Ikut serta dalam kunjungan kerja tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalsel, Balai Latihan Kerja (BLK) Provinsi Kalsel, Anggota DPRD Kabupaten Balangan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong. (sar/mah/jp).
