BANJARBARU- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan turut dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi secara virtual dalam rangka pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah tahun 2025, Selasa (14/1) dari Command Center Setdaprov di Banjarbaru.
Rakor ini diikuti Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Sutikno mewakili Plh Gubernur Kalsel, Roy Rizali Anwar, bersama pejabat terkait dari BIN Kalsel, Kadin, Biro Perekonomian Setdaprov, dan Dinas Perhubungan Kalsel.
Rakor yang dipimpin Plt Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir didampingi Deputi II Bidang Pertanian dan Pangan diwakili KSP, Edi Puryono, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Pudji Ismartini, Direktur Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Bappanas Maino Dwi Hartono.
Kemudian hadir secara Virtual Staf Ahli Bidang Manajemen dan Tata Kelola Kementerian Perdagangan Iqbal Sofwan, Perwira Tinggi Staf Ahli Tingkat II Ekonomi dan Keuangan Panglima TNI Ito Hediarto, Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Pertanian Andi Muhammad Aidil Fitri, Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Helbi Assegaf, Kepala Divisi Hubungan Kelembagaan Perum Bulog Epi Sulandari, dan Dirketur Pertimbangan Hukum Kejaksaan Agung RI Silahat Hulungan.
Disampaikan Kabid Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perdagangan Kalsel Sutikno, inflasi Kalsel pada posisi 1,95 persen, lebih tinggi sedikit di angka nasional, namun masih dalam nilai wajar atau normal.
Penyebab inflasi ujarnya, dikarenakan di Kalsel banyak barang yang belum swasembada seperti telur, ayam daging, bawang merah, bawang putih, cabe, dan komoditas sayur mayur lainya.
Menyikat hal ini, Pemprov Kalsel ujar Sutikno, akan meningkat kerjasama dengan pihak terkait untuk pemenuhan kebutuhan komoditas di atas.
Selain itu, juga akan diupayakan untuk pemberian subsidi angkutan komoditas bahan kebutuhan pokok, untuk menjangkau daerah-daerah yang jauh dan perlu angkutan.
Saat ini, banyak harga komoditas yang naik lantaran besarnya biaya angkut ke titik lokasi.
Sementara itu, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI, Pudji Ismartini, di awal rakor memaparkan, dalam tinjauan inflasi dan indeks perkembangan harga untuk Minggu ke-2 Januari ini, per inflasi tahun kalender Desember 2024 atau y-to-d. Dimana selama tiga bulan terakhir, inflasi secara y-to-d mengalami kenaikan, kondisi ini sejalan dengan peningkatan inflasi secara bulanan sejak oktober-desember 2024.
Pada Desember 2024, secara bulanan itndonesia mengalami inflasi sebesar 0,44% dan sepanjang tahun 2024 terjadi Inflas sebesaer 1.57%, diantaranya komponen inti memberikan andil sebesar 1, 44%, komponen harga diatur pemerintah memberikan andil sebesar 0,11%, serta komponen bergejolak memberikan andil 0,02%.
"Sedangkan untuk komponen inti selalu mengalami inflasi dari awal tahun secara bulanan. Komponen inti pada Desember mengalami inflasi sebesar 0,17%, yang dalam satu tahun ini komponen inti mengalami inflasi sebesar 2,26 % (y-to-d/y-on-y Des 24). Lalu untuk komponen harga diatur pemerintah pada Desember kembali mengalami inflasi sebesar 0,03%. Dalam satu tahun ini komponen harga diatur pemerintah mengalami inflasi sebesar 0,56% (y-to-d/y-on-y Des 24), komponen bergejolak pada Desember mengalami inflasi sebesar 2,04%. Dalam satu tahun ini komponen bergejolak mengalami inflasi sebesar 0,12% (y-to-d/y-on-y Des 24),” tutur Pudji.
Dan untuk komoditas yang sering memberikan andil inflasi bulanan Januari-Desember 2024, lanjut Pudji antara lain emas perhiasan, sigaret kretek mesin, kopi bubuk, bawang merah, daging ayam ras, dan ikan segar. Sedangkan komoditas yang sering memberikan andil deflasi bulanan Januari-Desember 2024 antara lain cabai merah, tomat, cabai rawit, telur ayam ras, tarif angkutan udara dan daging ayam ras.
Di akhir rakor, Sekjen Kemendagri dalam beberapa arahannya, meminta seluruh kepala kepala daerah, khususnya dinas perdagangan, TPID dan Satgas Pagan di daerah, agar banner label harga minyak goreng bersubsidi (Minyakita) disosialisasikan dengan baik, sehingga tidak ada permainan harga oleh oknum pedagang.
Sedangkan kepada Perum Bulog, agar fokus menangani masalah penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) pada daerah-daerah Kawasan Timur Indonesia yang banyak terjadi kenaikan harga beras cukup tinggi.
Sekjen meminta semua pihak terkait fokus terhadap kendala yang ada di daerah. (sal/iwn/jp).