MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama atau MoU dengan Pengadilan Agama Muara Teweh tentang Pemenuhan dan Perlindungan Hak Perempuan dan Anak Berhadapan Hukum. Kegiatan dilaksanakan di Aula PA Muara Teweh, Senin (20/1).
Selain penandatanganan MoU, juga dilakukan perjanjian kerjasama antara Pengadilan Agama dengan Kejaksaan Negeri Muara Teweh tentang Penanganan Permasalahan Hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dalam upaya penguatan perlindungan dan pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Muara Teweh.
Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, mengapresiasi atas kesediaan Pengadilan Agama Muara Teweh untuk bekerja sama dengan Pemkab Barito Utara dalam menciptakan sistem perlindungan yang lebih baik bagi perempuan dan anak yang terlibat dalam proses hukum.
“Sebagaimana kita ketahui bersama, perempuan dan anak adalah kelompok yang rentan dalam masyarakat, termasuk dalam ranah hukum. Oleh karenanya, sudah seharusnya kita semua, baik pemerintah, lembaga hukum, maupun masyarakat memberikan perhatian yang lebih besar untuk memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati dan dilindungi,” katanya.
Muhlis selaku Pj kepala daerah, dan seluruh jajaran Pemkab Barito Utara sangat mendukung upaya-upaya perlindungan hak-hak perempuan dan anak.
"Melalui MoU ini, diharapkan akan tercipta mekanisme yang lebih efektif dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak, mulai dari penyuluhan, pendampingan hukum, hingga proses peradilan yang lebih ramah dan sensitif terhadap kebutuhan mereka,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Pengadilan Agama Muara Teweh, Mulyadi, menjelaskan, bahwa tujuan penandatanganan MoU ini untuk menghasilkan kerjasama dan koordinasi yang nyata dan mumpuni dalam rangka upaya penguatan dan pemenuhan perlindungan hak anak dan perempuan pasca perceraian khususnya di Barito Utara.
“Selain itu, MoU ini juga salah satu inovasi kami untuk menuju wilayah birokrasi bersih dan melayani,” ucapnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara, Guntur Triyono, berharap dengan adanya kerjasama ini dapat meningkatkan sinergitas antara Kejari Barito Utara dengan Pengadilan Agama Muara Teweh dan Pemkab Barito Utara.
"Perempuan dan anak seringkali berada dalam posisi yang rentan, kita bersama memastikan mereka mendapat perlindungan selama proses hukum perceraian berlangsung. Jika ada pihak yang tidak patuh dan taat pada putusan pradilan dan tidak memenuhi kewajibannya, akan dikenakan sanksi pidana," ujarnya.
Pihaknya bersama Pengadilan Agama akan memberikan pemahaman terhadap masyarakat bagaimana tindak lanjut atas putusan pradilan itu dan dapat dijalankan.
"Kami juga akan memberikan penyuluhan dan pelayanan hukum terhadap masyarakat dimasa mendatang,” jelas Guntur Triyono. (dsk/my/jp).
