BANJARMASIN- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar rapat kerja gabungan bersama Komisi I, III dan IV dengan mengundang 16 Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemerintah Provinsi Kalsel, Rabu (8/1), di ruang rapat Komisi II, lantai 4 Gedung DPRD Provinsi Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat No. 18, Banjarmasin.
Disela rapat, Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi, mengatakan, bahwa rapat kerja ini selain untuk mengetahui perkembangan BLUD di lingkup Pemerintah Provinsi Kalsel, juga untuk menggali informasi terkait kendala apa saja yang menyebabkan mereka tidak mampu mencapai target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditetapkan.
“Ada beberapa BLUD yang sudah menyampaikan. Diantaranya Rumah Sakit Ulin dan Rumah Sakit Ansari Saleh (Ansal). Di kedua rumah sakit ini pendapatan mereka menurut saya cukup bagus karena dari target mereka mencapai, terutama (RSUD) Ulin," ungkap politisi Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil 6 yang akrab disapa Paman Yani.
Sedangkan RS Ansal, lanjut Paman Yani, diketahui tidak bisa menaikan target dari tahun sebelumnya karena mereka hanya mampu merealisasikan sebesar 88 persen dari target yang ditetapkan.
"Ada alasan untuk kenapa itu tidak bisa naik. Nah tidak naik ini tentu saja kita di Komisi II yang membidangi Ekonomi dan Keuangan mempertanyakan, sekiranya apa yang menjadi kendala mereka. Memang ini ranahnya Komisi IV dan sudah kita serahkan ke Komisi IV," ujar Paman Yani.
Satu hal yang menjadi ganjalan di hati, menurut Paman Yani, bahwa ternyata penghasilan BLUD rumah sakit di Kalsel sekitar 90 persen lebih diperoleh dari hasil kerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, namun dalam prakteknya kadang tidak langsung membayar tagihan dari rumah sakit.
"Ketika ini terhambat pembayaran 3 bulan saja itu sudah rumah sakit terpontang-panting untuk mencarikan tambal sulamnya. Nah makanya saya berkeinginan untuk bertemu juga dengan rekan-rekan kita di BPJS, ayolah kerjasama yang baik," pinta Paman Yani, sembari menyatakan mengingat BPJS ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk mengurusi kerjsama dengan rumah sakit yang ada di Kalsel.
Disisi lain, Sekretaris Komisi II H Jahrian mengajak rekan wartawan yang tergabung dalam pers room Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel, agar ikut serta menginformasikan kepada masyarakat beragam layanan dan fasilitas yang disediakan oleh masing-masing rumah sakit di Kalsel, khususnya rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalsel agar masyarakat mengetahui kemana mereka harus berobat sesuai kebutuhannya.
"Saya juga mengharapkan dengan wartawan, kalian ini harus ikut sebagai marketing didalam promosi RS Ulin, RS Ansari Saleh sekaligus juga (RSJ) Sambang Lihum. Karena promosi itu sangat penting," jelas politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) dapil 3.
16 BLUD yang diundang terdiri dari RSUD Ulin, RSUD dr. Moch. Ansari Saleh, Laboratorium Kesehatan, Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat, Laboratorium Bahan Konstruksi, Laboratorium Kesehatan dan Keselamatan Kerja, UPT Laboratorium Lingkungan, Balai Sertifikasi dan Benih Perkebunan, Taman Hutan Raya Sultan Adam, UPT Laboratorium Energi dan Sumber Daya Mineral, Pelabuhan Perikanan Batulicin, Balai Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, Kebun Raya Banua, BPAM Banjarbakula, dan UPT TPA Banjarbakula. (sar/mah/jp).
