BANJARMASIN- Banjir yang melanda sejumlah daerah di Kalimantan Selatan pada awal tahun 2025 ini sudah berlangsung hampir sebulan. Di samping menyalurkan bantuan sosial kepada warga terdampak banjir, pemerintah provinsi juga menyiapkan solusi jangka panjang untuk atasi banjir yang terus berulang.
Hal ini yang mendasari Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalsel, Jum’at (31/01/2025).
Ditemui seusai rapat, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel, Ilham Nor, menginginkan BPBD lebih serius dan lebih sering turun ke lapangan dalam memberikan mitigasi bagi warga terdampak banjir. Hal ini mengingat banjir merupakan bencana tahunan.
Ia berharap, ada perencanaan yang lebih matang, bahkan jika diperlukan, Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kalsel dapat direvisi.
"Karena banjir ini merupakan bencana tahunan, perencanaan yang lebih baik harus disiapkan, termasuk kemungkinan revisi Perda jika diperlukan,” ucap Ilham Nor.
Selain itu, Ilham Nor juga meminta BPBD Kalsel untuk meninjau kembali dokumen terkait permasalahan banjir serta mengadakan rapat dengan dinas dan stakeholder terkait guna mencari solusi terbaik agar bencana serupa tidak terulang di tahun mendatang.
"Kami mendorong BPBD Kalsel untuk melakukan evaluasi terhadap dokumen penanganan banjir dan berkoordinasi kembali dengan dinas serta stakeholder terkait agar dapat merumuskan solusi efektif dalam mencegah banjir di tahun berikutnya,” demikian Ilham Nor. (sar/mah/jp).
