KUALA PEMBUANG- Kekhawatiran mendalam yang dirasakan oleh para tenaga honorer yang bekerja dilingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan yang diisukan bakal dirumahkan, menjadi perhatian tersendiri dikalangan anggota DPRD Seruyan, khususnya dari Fraksi Partai Gerindra.
Muhammad Yusuf, Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD Seruyan, mengungkapkan, bahwa pada intinya, pihaknya sangat sepakat bersama para Anggota DPRD Seruyan yang lain untuk memperjuangkan aspirasi aliansi honorer Kabupaten Seruyan.
"Isu bakal dihapuskannya tenaga honorer oleh Pemerintah Pusat ini sudah menjadi isu nasional, tidak hanya merebak di Kabupaten Seruyan saja, melainkan sudah merebak diseluruh Indonesia," kata Muhammad Yusuf, usai Rapat Dengar Pendapat (RPD) bersama ratusan tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kabupaten Seruyan, di Gedung DPRD Seruyan, Kamis (30/1/2025).
Muhammad Yusuf menegaskan, bahwa secara khusus pihaknya dari Fraksi Partai Gerindra akan mencoba memperjuangkan aspirasi aliansi honorer tersebut langsung ke Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
"Saya selaku Ketua Fraksi Partai Gerinda Seruyan, pada bulan Februari 2025 ini akan menghadiri Kongres Partai Gerindra di Jakarta. Dimana aspirasi atau butir kesepakatan bersama yang dihasilkan saat RDP antara DPRD Seruyan dengan Aliansi Honorer Kabupaten Seruyan, akan saya bawa ke Jakarta untuk diperjuangkan melalui jalur politik," tegas Yusuf.
M. Yusuf menyampaikan, kebetulan Ketua DPD Gerindra Provinsi Kalteng, H Iwan Kurniawan yang juga selaku anggota DPR RI Komisi II, memiliki mitra kerja bersama kementerian, salah satunya adalah Kemenpan RB.
"Dengan begitu kita akan lebih mudah untuk mengetahui dan menjembatani terkait tuntutan honorer yang ada di Kabupaten Seruyan khususnya," ungkap Yusuf.
M. Yusuf berharap, dari pertemuan itu nanti, ada solusi dari Pemerintah Pusat maupun daerah, mengingat banyak tenaga honorer K2 dan K3 yang belum diangkat menjadi PPPK yang statusnya masih tenaga paruh waktu.
"Saya juga berharap ada kejelasan terhadap SK mereka dan bisa memberikan kejelasan. Harapan saya bisa ada evaluasi dan Kemenpan RB, yang mana honor yang masuk data base bisa diangkat menjadi PPPK," harap M. Yusuf.(gan/jp).