JAKARTA- Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berhasil memborong 3 (tiga) penghargaan sekaligus pada APBD Award 2024 yang diselenggarakan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia.
Pemberian penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat, Rabu (18/12) pagi.
Tiga penghargaan yang diraih Kalimantan Selatan terdiri dari beberapa kategori, yaitu, Kategori Realisasi Rasio Belanja Terhadap Pendapatan Tertinggi Peringkat Pertama,
Kategori Realisasi Belanja Daerah Tertinggi Peringkat Pertama, dan Kategori Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi Peringkat Keempat.
Gubernur Kalsel, H Muhidin melalui
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Roy Rizali Anwar didampingi Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalsel, Subhan Nor Yaumil, menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas penghargaan yang telah diraih.
Penghargaan ini menjadi bukti bahwa Kalimantan Selatan berhasil menunjukkan performa luar biasa di bidang pengelolaan keuangan.
Roy Rizali Anwar menegaskan, bahwa capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif.
"Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran pemerintah daerah yang terus berkomitmen untuk mengelola keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan efektif,” katanya.
Dia juga menegaskan, bahwa 3 penghargaan tersebut dedikasikan untuk masyarakat Kalimantan Selatan, yang selalu mendukung pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang lebih baik.
"Mudah-mudahan, kinerja APBD ke depan semakin baik, dan tentunya penghargaan ini dapat terus kita pertahankan di tahun 2025 mendatang,” jelasnya.
Pelaksana Harian (Plh) Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Muarits dalam laporannya, menyampaikan, bahwa Rapat ini dihadiri secara luring sebanyak 641 orang peserta dan secara daring sebanyak 385 orang peserta yang terdiri dari kepala daerah, sekretaris daerah, kepala bapedda, kepala bapenda provinsi dan kabupaten/kota se Indonesia.
Ia berharap, penghargaan ini mampu memotivasi seluruh pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dalam mendukung efisiensi dan akurasi pengelolaan anggaran.
Pada acara penganugerahan APBN Award 2024, juga dilaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Keuangan Daerah dengan tema “Kebijakan Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah Melalui Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Teknologi Informasi”.
Dalam Rakornas ini, berbagai narasumber dihadirkan, diantaranya adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (Bapennas), Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Ketua KPK, dan Deputi BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah membahas strategi meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui inovasi teknologi informasi.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, turut menyoroti pola pikir kepala daerah dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).
Tito menilai banyak kepala daerah yang hanya fokus pada belanja daerah tanpa memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
"Banyak kepala daerah hanya berpikir bagaimana cara membelanjakan anggaran, tidak berinovasi untuk meningkatkan pendapatan. Akhirnya, banyak yang terjebak dan terkena kasus korupsi. Padahal, pengelolaan APBD yang sehat itu bukan hanya soal belanja, tetapi juga bagaimana meningkatkan PAD melalui terobosan kreatif,” kata Tito.
Selain itu, Tito juga menyoroti kelemahan dari pola pikir birokrat yang cenderung bergantung pada transfer dana dari pusat tanpa mencari cara untuk meningkatkan PAD.
"Biasanya, kepala daerah yang berlatar belakang entrepreneur lebih inovatif dalam mengembangkan potensi wilayahnya. Mereka punya insting untuk menciptakan pendapatan lebih besar yang memudahkan pelaksanaan program-program daerah,” ujarnya.
Tito berharap, kepala daerah dapat mengembangkan badan usaha milik daerah (BUMD) secara maksimal untuk menjadi sumber pendapatan baru.
Ia juga mencontohkan, Menteri Pekerjaan Umum, Maruarar Sirait yang memiliki latar belakang pengusaha sebagai sosok yang dianggap mampu berpikir kreatif untuk meningkatkan PAD jika menjabat sebagai kepala daerah.
"Jika pemimpin dengan insting entrepreneur, pasti berpikir bagaimana caranya menambah pendapatan, sehingga belanja program jadi lebih ringan. Sementara, banyak birokrat hanya fokus pada belanja, tanpa memikirkan sumber baru untuk pendapatan,” tutup. (md/iwn/jp).
