TAMIANG LAYANG- Pemerintah Kabupaten Barito Timur melalui Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan, dan Olahraga (Disbudparpora) menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) akhir dalam rangka penyusunan Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (RIPPARDA) Kabupaten Barito Timur Tahun 2024.
Acara ini berlangsung di Aula Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Barito Timur dibuka oleh Sekda Barito Timur, Panahan Moetar, diwakili oleh Kepala Disbudparpora, Herawani, dan dihadiri berbagai pihak terkait, termasuk pengelola desa wisata, camat, kepala desa, pelaku seni, serta tim ahli dari Pusat Studi Pariwisata Universitas Gadjah Mada (Puspar UGM).
Sekda Barito Timur, Panahan Moetar, dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan oleh Kadis Budparpora, Herawani, menekankan pentingnya RIPPARDA sebagai panduan strategis untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan daerah secara terencana, bertanggung jawab, dan berkelanjutan.
"Pembangunan sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam menyediakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan regulasi yang jelas untuk mendukung pengembangan kepariwisataan yang berkualitas secara lingkungan, sosial budaya, dan ekonomi,” kata Herawani.
Ia berharap, hasil akhir dari RIPPARDA ini mampu menjadi arahan dalam mewujudkan visi nasional pembangunan pariwisata, yakni menjadikan Indonesia sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang berdaya saing tinggi, berkelanjutan, serta mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
Herawani juga menyampaikan bahwa penyusunan RIPPARDA ini didasarkan pada DPA Perubahan Tahun 2024. Tujuan utamanya adalah memberikan acuan bagi pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan dalam menentukan langkah strategis pembangunan pariwisata daerah.
"FGD ini juga bertujuan mengidentifikasi potensi dan permasalahan sektor pariwisata, menjawab isu-isu strategis, serta merumuskan visi, misi, kebijakan, strategi, dan rencana pembangunan pariwisata yang komprehensif. Sasaran akhirnya adalah menciptakan destinasi wisata yang dikelola secara kolektif, terpadu, dan berkelanjutan dengan melibatkan seluruh stakeholder,” jelas Herawani.
FGD yang diikuti oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk camat, kepala desa wisata, mantir, pangulu, dan pelaku seni di Barito Timur diharapkan mampu memberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan RIPPARDA.
Dengan FGD ini, Pemkab Barito Timur menunjukkan komitmen untuk menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu pilar utama pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. (zi/jp).
