BATULICIN- Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Pilkada 2024, Jum’at (27/12). Kegiatan dihadiri oleh sembilan anggota komisi, pejabat pemerintah daerah, serta perwakilan KPU dan Bawaslu.
Anggota dewan yang hadir dalam kunjungan ini antara lain, Ketua Komisi I Rais Ruhayat, Wakil Ketua Komisi I Habib Hamid Bahasyim, Sekretaris Ilham Nor, Halida Noviasari, H Rahimullah, Ahmad Sarwani, Rudini Aidi Salman, Dirham Zain, dan HM. Syaripuddin.
Dengan jumlah pemilih terdaftar sebanyak 243.000 orang yang tersebar di 12 kecamatan dan 147 desa, Pilkada kali ini mencatat tingkat partisipasi sebesar 71,83%, sedikit di bawah angka pada pemilihan gubernur sebelumnya yang mencapai 71,95%. Salah satu tantangan besar adalah situasi khusus Pilkada di Tanah Bumbu, yang hanya menghadirkan satu pasangan calon.
Strategi sosialisasi menjadi perhatian utama dalam rapat ini. Berbagai pendekatan dilakukan, termasuk program masif ke sekolah, masyarakat desa, dan kelompok pemilih pemula. Namun, keterbatasan personel pengawas, kendala geografis, serta rendahnya kesadaran politik menjadi hambatan signifikan.
Sorotan Anggaran dan Pengawasan
Pemerintah daerah setempat mengalokasikan dana hibah sebesar Rp32,45 miliar untuk mendukung pelaksanaan Pilkada. Penggunaan anggaran diawasi secara ketat oleh Inspektorat dan BPK untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, sistem aplikasi pengawasan digunakan untuk mencegah potensi pelanggaran.
Catatan dan Rekomendasi
Komisi I memberikan sejumlah catatan penting, di antaranya, peningkatan pendidikan politik melalui sosialisasi berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula, perbaikan infrastruktur pemilu, termasuk data pemilih dan aksesibilitas ke tempat pemungutan suara (TPS) dan koordinasi antar-instansi, melibatkan KPU, Capil, dan aparat keamanan untuk memperkuat pengawasan dan efektivitas penyelenggaraan pemilu.
Ketua Komisi I DPRD Kalsel, Rais Ruhayat, menegaskan, pentingnya pelajaran dari Pilkada 2024 sebagai pijakan untuk memperbaiki sistem menuju Pemilu 2029.
"Kami optimistis dengan evaluasi ini, kualitas demokrasi di Kalimantan Selatan dapat terus meningkat,” ungkapnya. (sar/mah/jp).
