MARABAHAN- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Selatan mengadakan rapat evaluasi terkait bantuan sosial untuk Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi korban bencana tingkat desa atau kelurahan, Senin (9/12).
Kegiatan yang dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Perkim Provinsi Kalsel ini dihadiri oleh para kepala desa yang wilayahnya terdampak musibah.
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provini Kalsel, Mursyidah Aminy, melalui Kabid Perumahan, Isma, mengatakan, bahwa rapat evaluasi ini bertujuan untuk menilai efektivitas penyaluran bantuan sosial, serta untuk memantau perkembangan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.
"Selain itu, rapat ini menjadi wadah bagi para kepala desa untuk berdiskusi dan memberikan masukan terkait kebutuhan dan permasalahan yang dihadapi dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi di daerahnya masing-masing," kata Isma.
Kemudian, kata Isma, kegiatan ini diadakan untuk mengevaluasi kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2024, sehingga permasalahan dan kendala di tahun ini dan tahun 2025 mendatang tidak ada terjadi lagi, dan bisa lebih baik lagi.
Ia juga menyebut, bahwa bantuan RTLH 2024 ini kurang lebih sebanyak 750 yang tersebar di beberapa kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, namun yang hanya tersalurkan 718. Sedangkan 32 tidak salur karena warga penerima ada yang meninggal dunia, dan juga indah tempat tinggal.
"Meskipun warga tersebut sudah ada Surat Keputusan (SK) penerima dan ada yang terkena musibah, maka tidak bisa di salurkan dan anggaran akan di kembalikan,” jelas Isma.
Ditempat yang sama, Tim Leader PT. Intimulya Multikencana, M. Sofian Noor, menambahkan, bahwa pihaknya sebagai konsultan di lapangan akan selalu pro aktif terhadap kegiatan pelaksanaan RTLH ini.
"Dam semua itu tidak lepas dari peran kepala desa setempat untuk memvalidasi data-data yang penerima bantuan, sehingga nantinya warga penerima benar-benar layak dan tepat sasaran dapat menerima bantuan tersebut," katanya.
Sofian juga menyebut, bahwa untuk tahun 2025 ada penambahan bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) kurang lebih 1.000 buah.
"Mudah-mudahan tidak berubah, lancar dan berjalan sesuai dengan harapan," harapnya.
Sofian juga meminta tolong peran serta dari pemerintahan desa setempat dalam mensosialisaikan program tersebut.
"Selain itu, juga pendampingan tim kami saat di lapangan untuk kelancaran validasi data masyarakat yang penerima bantuan," ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Desa Belandean, Elly Rahmah, mengucapkan terima kasih kepada Dinas Perkim Provinsi Kalsel, dan tim Leader yang selama ini membantu di lapangan atas program bantuan RTLH yang ada masuk di Desa Belandean.
"Alhamdulilah Desa Belandean dapat bantuan 25 buah RTLH, dan semuanya sudah terlaksana dengan baik," ucapnya.
Kades Elly berharap, tahun 2025 mendatang, program tersebut bisa berlanjut dan lebih banyak lagi.
"Karena masih banyak rumah masyarakat yang tidak layak huni yang sangat membutuhkan supaya layak sesuai dengan dambaan banyak orang,” demikian Elly Rahmah. (lim/mah/jp).