BANJARMASIN- Gubernur Kalsel, H Muhidin bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Kalsel melakukan High Level Meeting (HLM), Minggu (29/12) di Mahligai Pancasila Banjarmasin.
Acara tersebut dihadiri Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Kapolda Kalsel, Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Kepala BIN Kalsel, Nurullah, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi sekaligus pemateri, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, sejumlah kepala OPD lingkup Pemprov Kalsel, serta jajaran Forkopimda lainnya.
Pada pembukaan HLM itu, Gubernur H Muhidin berharap kegiatan ini dapat memperkuat sinergi, kerjasama, dan koordinasi dalam upaya bersama, untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah, khususnya melalui pengendalian inflasi.
Sebagaimana diketahui bersama, ujar H Muhidin, inflasi yang terkendali merupakan fondasi bagi terciptanya daya beli masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, dan kesejahteraan rakyat.
H Muhidin juga mengungkapkan, tantangan yang dihadapi tidaklah mudah. Perubahan iklim, fluktuasi (perubahan) harga pangan, hingga kondisi global memerlukan respons yang cepat dan terkoordinasi.
Oleh karena itu, sinergi antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, serta masyarakat, menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi tantangan ini.
Gubernur H Muhidin juga menekankan beberapa hal sebagai fokus bersama yakni pertama penguatan ketahanan pangan, TPID harus memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan strategis tetap terjaga, terutama menjelang hari besar keagamaan.
Kedua, inovasi teknologi dan digitalisasi, pemanfaatan teknologi untuk memantau harga, distribusi, dan stok bahan pokok, dapat meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi.
Kemudian, kolaborasi dan komunikasi publik, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat, untuk memberikan edukasi dan mengurangi kepanikan terhadap fluktuasi harga.
Hal lain adalah pemantauan terpadu, dimana pengawasan yang konsisten terhadap pasar dan kebijakan yang berdampak langsung pada inflasi, seperti tarif angkutan, harga BBM, dan lainnya.
H Muhidin juga berharap melalui forum ini, dapat merumuskan langkah-langkah strategis yang terukur dan tepat sasaran, sehingga mampu menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalsel.
Sebelumnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalsel, Fadjar Majardi, menjelaskan seputar prospek dan tantangan inflasi kedepan, prediksi hingga resiko yang kemungkinan terjadi pada 2025.
Selanjutnya, prihal penguatan BUMD Pangan, upaya yang dapat dilakukan adalah membangun kemitraan strategis antara BUMD pangan, pemerintah daerah, dan sektor swasta guna memperkokoh rantai pasok lokal yang lebih tahan terhadap fluktuası harga dan keterbatasan pasokan.
Kemitraan ini harus mencakup upaya pengembangan produk pangan lokal yang kompetitif serta penggunaan teknologi digital dalam manajemen rantai pasok untuk meningkatkan efisiensi distribusi dan transparansi.
Untuk melindungi petani lokal dari gejolak harga pasar, penerapan harga minimum, stand by buyer dan contract farming oleh BUMD pangan perlu dipertimbangkan agar petani mendapatkan kepastian harga yang layak dan kepastian pembeli selain itu juga ada kepastian jaminan stock bagi BUMD pangan.
Pemerintah daerah harus memperkuat infrastruktur logistik, termasuk fasilitas penyimpanan dan transportasi, yang mendukung distribusi pangan secara lebih merata, khususnya di daerah terpencil.
Penguatan kapasitas manajerial di BUMD pangan melalui pelatihan berkelanjutan dalam prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG) perlu diimplementasikan untuk memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan BUMD pangan.
Untuk mendukung kestabilan pangan secara menyeluruh, perlu diadakan kampanye edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pengelolaan konsumsi pangan yang berkelanjutan, sehingga tercipta dukungan terhadap kebijakan ketahanan pangan yang dilaksanakan oleh BUMD.
Terakhir disampaikan sejumlah rekomendasi yakni, upaya penguatan pengendalian inflasi berdasarkan skema hulu-hilir melalui hulu yakni menjamin ketersediaan pasokan melalui peningkatan produksi serta perluasan kerjasama antardaerah. Pedagang perantara berupa optimalisasi peran Pemerintah dalam stabilisasi harga, baik pada sisi petani hingga konsumen, seperti program kontrak farming.
Aspek hilir berupa penguatan peran Pemerintah dalam penguasaan pasar serta pembentuk price reference melalui pembentukan mini distribution center.
Kemudian, memperkuat sinergi kebijakan antar anggota TPID, dengan mempertimbangkan lesson learned implementasi program pengendalian inflasi di Provinsi Kalsel.
Rekomendasi terakhir adalah pematangan penyusunan roadmap TPID Kalsel 2025-2027 sejalan dengan arah kebijakan nasional dalam roadmap Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) 2025-2027. (sal/iwn/jp).
