KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Muhammad Noor, menyampaikan jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi DPRD terkait Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025.
Hal itu disampaikan Sekda HSS, HM. Noor pada rapat paripurna DPRD HSS, Kamis (3/10) di ruang rapat DPRD setempat.
Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi tersebut, Sekda HSS, HM. Noor, menyampaikan beberapa hal. Diantaranya untuk Fraksi PKS, eksekutif sepakat bahwa target tahun 2025 harus kredibel dan terukur, mengingat tahun tersebut adalah awal pemerintahan baru. Selain itu, Pemerintah juga mendukung UMKM agar berdaya saing dan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah.
Fraksi NasDem, Sekda mengapresiasi atas dukungannya terhadap Raperda, dan berkomitmen menjaga pembangunan serta pelayanan publik yang optimal.
Fraksi PDI Perjuangan, kata Sekda, terkait pembangunan Jembatan Rahimin, Pemerintah berencana mengusulkan anggaran perencanaan pada 2025 dan pemeliharaan rutin sudah dianggarkan pada APBD Perubahan 2024.
Fraksi PPP-Gelora, pihaknya sepakat bahwa APBD harus disusun berdasarkan prinsip efisiensi dan efektivitas untuk mendukung pelayanan publik, regulasi, dan pembangunan di berbagai sektor.
Fraksi PKB, Pemerintah memperhatikan kebutuhan masyarakat, termasuk kesejahteraan ekonomi dan peningkatan lapangan kerja.
Menyangkut permintaan pengaspalan jalan di Banua Kambang, Kecamatan Simpur, sebut Sekda, sudah masuk dalam rencana perubahan APBD 2024.
Fraksi Golkar, Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan efektivitas anggaran berbasis kinerja melalui pengelolaan data yang terstruktur. Pelatihan pengelolaan data spasial juga akan dilakukan untuk mendukung penganggaran yang tepat sasaran.
Terakhir, Fraksi Gerindra, Pemerintah daerah sepakat bahwa anggaran harus fokus pada kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. (ari/jp).
