MUARA TEWEH- Pj Bupati Barito Utara, Muhlis, menyambut kunjungan Kepala PT Jasa Raharja Cabang Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, S.Si, MM, AAAI-K., CRMO, Kamis (21/11).
Kunjungan tersebut dalam rangka untuk menghasilkan kesepakatan guna meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor (PKB) dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ). Langkah ini diyakini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara.
Kepala Cabang PT Jasa Raharja Kalimantan Tengah, Alfin Syahrin, menjelaskan pentingnya kepatuhan membayar PKB.
Ia menekankan, bahwa PKB merupakan sumber pendapatan daerah yang vital untuk membiayai pemerintahan dan pembangunan, termasuk pemeliharaan jalan dan peningkatan sarana transportasi.
Selain itu, kata Alfin Syahrin, pembayaran SWDKLLJ memberikan perlindungan asuransi bagi korban kecelakaan lalu lintas, meliputi biaya perawatan, santunan meninggal dunia, dan biaya penguburan.
"Dana ini digunakan untuk program pencegahan kecelakaan," katanya.
Dalam kesempatan itu, Alfin Syahrin juga memaparkan berbagai inovasi digital Jasa Raharja seperti JRCare, DASI-JR, IRSMS, V-Claim, dan CMS yang memudahkan akses dan pelayanan kepada masyarakat.
Kerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) juga akan mempercepat proses pelayanan.
Ia berharap, dengan adanya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), Pemkab Barito Utara dapat mendukung peningkatan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
Sementara itu, PjnBupati Barito Utara, Muhlis, merespon positif inisiatif ini, dan menyatakan komitmen untuk berkolaborasi dengan Jasa Raharja dalam mengoptimalkan kepatuhan wajib pajak.
"Kerjasama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan PAD, tetapi juga memberikan rasa aman dan perlindungan bagi pengguna jalan di Barito Utara," katanya.
Menurutnya, dengan meningkatnya pendapatan daerah, diharapkan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Barito Utara akan semakin maju.
"Inisiatif ini merupakan contoh nyata sinergi antara pemerintah daerah dan BUMN untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," demikian Muhlis. (dsk/my/jp).
