MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Disdalduk KB PPPA) setempat menggelar sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Penganggaran Resfomsif Gender (PPRG) Tahun 2024, di Aula Disdalduk KB PPPA setempat, Kamis (31/10).
Sosialisasi ini menghadirkan narasumber Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindangan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kaliamantan Tengah, Ricko Briliyanu, Bidang Pengawas Perempuan dan Anak, serta dihadiri oleh seluruh perwakilan organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Barito Utara.
Dalam sambutannya Kepala Dinas Dalduk KB PPPA Barito Utara, yang dibacakan Sekretaris Dinas, Dwi Mujiati, menyampaikan, bahwa pelaksanaan pengarusutamaan gender telah diatur secara jelas dalam peraturan menteri dalam negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2011 tentang pedoman umum pelaksanaan PUG di daerah.
Adapun strategi ini yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan (kesetaraan).
Sosialisasi kebijakan pelaksanaan PUG termasuk PPRG yang didalamnya adalah penyusunan instrumen gender analysis pathway (GAP) dan gender budget statement (GBS).
"Diharapkan seluruh peserta setelah mengikuti sosialisasi ini dapat memahami dan melaksanakan penyusunan program kegiatan yang responsif gender dengan metode analysis GAP dan GBS, yang mana tujuannya untuk memperjelas bahwa program kegiatan di masing-masing OPD, sudah responsif gender dan penggunaan anggaran pendapat efektif serta tepat sasaran," ucap Dwi Mujiati.
Regina Listya Yuniati, selaku ketua panitia pelaksana sekaligus Kepala Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga, mengatakan, tujuan dilaksanakan kegiatan ini yaitu, memperkuat komitmen para pengambil keputusan dalam melaksanakan PUG dan PPRG, terintegrasi gender ke dalam tahap-tahap perencanaan dan penganggaran, tersusunnya dokumen analisis GAP dan GBS pada masing-masing OPD, serta agar dapat meminimalisir kesenjangan gender.
"Diharapkan kegiatan ini dapat memberikan pemahaman serta tindak lanjut dalam pelaksanaannya oleh seluruh organisasi perangkat daerah yang terlibat, sehingga ke depan dapat terealisasikan sesuai dengan harapan kita bersma," ungkap Regina. (dsk/my/jp).