JAKARTA- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti kegiatan Desk Verifikasi Monitoring Center for Prevention (MCP) yang digelar oleh Komisi Pemberangkatan Korupsi (KPK) di Auditorium Randi Yusuf Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi KPK, Jakarta, Kamis (14/11). 

Kegiatan Desk Verifikasi MCP dibuka oleh Wahyudi, Korsup KPK wilayah 3, dan diikuti oleh beberapa provinsi.

Kegiatan Desk Verifikasi MCB dilaksanakan berdasarkan pembagian wilayah, dimana Provinsi Kalteng dilaksanakan pada Kamis (14/11) yang diikuti Pemprov Kalteng, Pemkab Barito Utara, Pulang Pisau, Murung Raya, Barito Selatan, Barito Timur, Gunung Mas, dan Kapuas. Sementara dari Kabupaten Barito Utara dihadiri Pj Sekda Jufriansyah, Inspektur dan Admin MCP Barito Utara.

Pelaporan MCP KPK dilakukan setiap triwulan. Saat ini terdapat 8 area intervensi yaitu, perencanaan, penganggaran, pengadaan barang dan jasa, pelayanan publik, pengawasan APIP, manajemen ASN, pengelolaan BMD, dan optimalisasi pajak ini adalah upaya dalam pencegahan korupsi. 

"Kegiatan ini sangat penting karena untuk memastikan bahwa bukti-bukti yang diperlukan untuk penilaian MCP KPK telah terunggah dengan baik, sehingga akan menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi," kata Sekda Jufriansyah.

Dijelaskan Jufriansyah, memasuki Triwulan IV pada bulan November ini, posisi Pemkab Barut menempati urutan ke 8 se-Kalteng dengan capaian Indeks MCP sementara 64,95% dengan target MCP Tahun 2024 adalah 90%. 

"Ini adalah presentase 8 area intervensi yang dinilai KPK ” ungkap Jufriansyah

Mengingat waktu yang masih tersisa hingga 31 Desember 2024, Jufriansyah berharap, seluruh OPD untuk bekerja lebih keras dalam meningkatkan capaian. Sehingga menjadi lebih baik dan dapat memperbaiki agregat Pemkab Barut. 

"Kita optimis target 90% akan tercapai, mari kita saling bahu membahu dan saling mendukung dalam melaksanakan seluruh target," tutup Jufriansyah. (dsk/my/jp).