BANJARMASIN- Dipimpin oleh Muhammad Yani Helmi, Komisi II DPRD Kalimantan Selatan kembali menggelar rapat bersama mitra kerja untuk membahas Program Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2025, Rabu (6/11).

Rapat yang dimulai pukul satu siang hingga menjelang tengah malam ini dihadiri oleh sembilan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov Kalsel. Antara lain Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Koperasi dan UMKM, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pariwisata, Dinas Perkebunan dan Peternakan, Dinas Perdagangan, Dinas Perindustrian, serta Dinas Kehutanan.

Usai rapat, Muhammad Yani Helmi, menegaskan, bahwa pertemuan ini merupakan bagian dari tanggung jawabnya sebagai “Wakil Rakyat” untuk memastikan APBD terserap secara maksimal, agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Rapat ini kami gelar demi memaksimalkan penyerapan anggaran yang nantinya berdampak baik bagi kemaslahatan masyarakat,” katanya.

Politisi Golkar Kalsel ini juga menyoroti tantangan yang dihadapi Dinas Perdagangan Kalsel terkait keterbatasan anggaran. 

Bersama anggota Komisi II, M. Yani Helmi mendorong Dinas Perdagangan yang dipimpin oleh Sulkan untuk mengeluarkan regulasi yang dapat menjaga stabilitas bahan pokok serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami ingin Dinas Perdagangan berani melakukan lompatan jauh dalam pengaturan regulasi perdagangan di Kalimantan Selatan. Ini memerlukan dukungan anggaran serta peraturan daerah untuk mewujudkannya,” tegas Muhammad Yani Helmi.

Ia juga menyampaikan harapannya agar pembahasan yang dilakukan dapat membawa perubahan positif bagi masyarakat Kalimantan Selatan.

"Kami berharap program yang telah direncanakan ini dapat menjadi solusi bagi berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Dengan penyerapan anggaran yang tepat sasaran, kita optimis masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara langsung,” demikian M. Yani Helmi penuh harap. (sar/mah/jp).