MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Barito Kuala (Batola) mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi tahun 2024 yang diselenggarakan secara daring oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) dan diikuti melalui zoom meeting di Rumah Dinas Kediaman Penjabat (Pj) Bupati Batola, Senin (25/11).
Rapat koordinasi daring ini diinisiasi sebagai respons terhadap pentingnya kerja sama lintas sektor dan lintas daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama dalam menjaga stabilitas harga dan mencegah terjadinya lonjakan inflasi yang dapat merugikan masyarakat.
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri RI, Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. dan diikuti oleh Menteri Sosial RI serta Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia melalui zoom meeting.
Dalam sambutannya Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, menegaskan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam merumuskan strategi pengendalian inflasi yang efektif.
"Melalui rapat koordinasi ini, kita dapat saling bertukar informasi, pengalaman, dan strategi dalam menghadapi tantangan pengendalian inflasi di tingkat daerah," katanya.
Dalam rakor tersebut, diskusi diselenggarakan melibatkan analisis kondisi ekonomi lokal, identifikasi potensi risiko inflasi, dan pembahasan strategi serta kebijakan yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah dalam mengendalikan inflasi.
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Jenderal Pol (Purn) Prof. Drs. H M. Tito Karnavian, M.A., Ph.D juga menghimbau agar Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Pemda) harus terus berupaya.
"Saya menyampaikan apresiasi atas upaya dalam mengendalikan inflasi baik tingkat pusat maupun tingkat daerah," tuturnya.
Sementara itu, Pj Bupati Batola, Dinansyah, diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab, dr. Hj Azizah Sri Widari, menegaskan, komitmen Pemkab Batola akan terus mendukung upaya pengendalian inflasi khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok di Batola.
Adapun upaya menekan inflasi, ada beberapa strategi utama yang harus dijalankan yaitu, koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam memantau dan mengendalikan harga-harga bahan pokok, serta meningkatkan efisiensi distribusi barang untuk mengurangi biaya logistik yang seringkali menjadi penyebab kenaikan harga.
Ia mengatakan, bahwa Pemkab Batola telah membentuk Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) oleh Pj Bupati Batola yang langsung selaku pembina. Kemudian, Sekretaris Daerah (Sekda) Batola sebagai Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah, yang mana, setiap minggu mengikuti rapat zoom meeting inflasi yang dipimpin oleh Kemendagri.
"Selanjutnya, menindaklanjuti hasil presidium selama ini, dan Tim bisa memantau perkembangan harga dan inflasi di daerah kita," kata Azizah.
Azizah juga mengatakan, bahwa dalam mengatasi inflasi, Pemkab Batola menerapkan strategi 4K yaitu, memastikan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi rantai pasok, dan komunikasi yang efektif.
"Strategis 4K ini diimplementasikan kedalam bentuk program dan kegiatan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), stakeholder terkait harus bersinergi dan berkolaborasi dengan baik," katanya.
Azizah berharap, di Batola ini tetap terkendali, tidak terlalu naik dan terlalu tinggi ataupun terjadi deflasi kalau penurunan harga terlalu rendah juga merugikan.
"Jadi, harapannya daerah kita tetap berada pada kisaran normal untuk rank angka inflasi yaitu di bawah 2,5%," harapnya. (rnld/mah/jp).
