KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Muhammad Noor, menghadiri forum koordinasi pengawasan BPJS ketenagakerjaan, Selasa (22/10).
Acara yang melibatkan beberapa dinas dan stake holder terkait lintas bidang ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Selatan, Rustandi Gustawirya.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Banjarmasin yang membawahi 11 kabupaten, Murniati, menyampaikan, bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk mengetahui sekaligus mengkaji permasalahan yang ada terkait prosentasi keikutsertaan BPJS Ketenagakerjaan di HSS.
"Ini sebagai tahap awal bagi kita untuk mengetahui sejauhmana kepatuhan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di HSS ini. Selain itu, kita perlu untuk menyamakan persepsi guna menanggulangi permasalahan dan kendala yang ada, dimana ini akan menjadi bahan monitoring dan evaluasi tim pusat beberapa waktu mendatang," ungkapnya.
Sekda HSS, H Muhammad Noor, menyambut baik terlaksananya kegiatan ini.
Menurutnya, ini adalah momentum yang baik untuk membahas permasalahan yang ada, apalagi pembahasan APBD belum selesai dan masih berlangsung.
"Kami akan segera nenindaklanjuti permasalahan yang masih ada, terutama tentang kemungkinan diikutsertakannya para perangkat desa, RW dan RT dalam perlindungan jaminan BPJS Ketenagakerjaan," ungkap Sekda.
Sementara itu, Kajari HSS, Rustandi Gustawirya, lebih menyoroti aspek hukum pada perusahaan swasta dan mengharapkan agar para pihak pemberi kerja yang tidak mengikutsertakan karyawan dan pegawainya dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan agar diberi sanksi oleh Dinas Tenaga Kerja.
Kegiatan forum koordinasi ini diikuti oleh Kepala dan jajaran BPJS Ketenagakerjaan Kandangan, para Kepala OPD terkait, Kabag Hukum Setda HSS, Komisioner KPU dan Bawaslu HSS yang juga dihadirkan terkait jaminan untuk para Panitia Penyelenggara Pilkada Serentak 2024. (ari/jp).
