KANDANGAN- Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan, H Muhammad Noor, membuka secara resmi Diseminasi Audit Kasus Stunting Siklus 2 Tahun 2024 dalam rangka penyampaian hasil dan tindak lanjut identifikasi audit kasus stunting di HSS. Kegiatan dilaksanakan di Aula Dandaman Sehati Dinas PPKBBBPA Kabupaten HSS, Kamis (31/10).
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten HSS dengan outfut dan outcam yang jelas dan terukur serta secara khusus untuk meningkatkan kemauan tentang program dan kegiatan percepatan penurunan stunting menyelaraskan pelaksanaan program percepatan penurunan stunting serta menyamakan persepsi dalam pelaksanaan program kerja nyata ditingkat Kab HSS.
Dalam sambutannya Sekda HSS, HM. Noor, mengatakan, bahwa percepatan penurunan angka stunting merupakan salah satu program prioritas nasional yang harus didukung bersama-sama.
Bahkan, kata Sekda HSS, Presiden telah mengeluarkan Perpres nomor 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting, yang mana implementasi dari Peraturan Presiden tersebut adalah telah disusunkannya rencana aksi nasional pasti (ran-pasti) sebagai pedoman dan panduan bagi pemerintah pusat, daerah hingga level desa dalam melaksanakan program percepatan penurunan stunting.
"Karena stunting ini termasuk urusan kesehatan yang esensial dan berdampak jangka panjang bagi generasi masa depan negara dan daerah kita ini, maka untuk penanganannya juga perlu melibatkan banyak pihak dan banyak aspek secara berkelanjutan. Seperti aspek kesehatan, aspek keluarga, maupun aspek perilaku. Artinya intervensi terhadap percepatan penurunan stunting perlu dilakukan dengan intervensi spesifik dan terpadu dari semua stakeholder yang ada di daerah ini," katanya.
Sekda HM. Noor juga mengajak semua untuk lebih serius, dan berkomitmen dalam percepatan penurunan stunting, melalui kerja cerdas, kerja inovatif, dan kerja yang berteknologis, serta kerja yang agamis, dengan membangun sinergi, kolaborasi dan akselerasi, bersama masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah, dunia usaha, dunia kerja, serta pihak-pihak lainnya.
"Karena tanpa adanya komitmen dan sinergi yang kuat, serta cepat untuk menyelamatkan generasi bangsa ini dari ancaman stunting, maka gerakan kita hari ini pastinya sia-sia, dan dapat dipastikan kegiatan kita hanya sebatas semboyan tapi miskin gerakan," jelasnya.
Sekda juga mengatakan, bahwa target nasional sampai tahun 2024 adalah mampu menurunkan prevalensi stunting sebesar 14%, target provinsi Kalimantan Selatan adalah sebesar 17.27%.
"Sementara untuk target di HSS sama dengan target nasional yaitu, sebesar 14 %. Sebuah angka capaian yang cukup besar, namun sangat realistis jika dikerjakan dengan kerja bersama. oleh karena itu, dalam setiap kesempatan selalu saya tegaskan, saya tidak mau ada yang coba lempar tanggung jawab karena penanganan stunting tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab dinas kesehatan maupun dinas kependudukan dan keluarga berencana semata," katanya.
Sekda juga meminta kepada tim percepatan penurunan stunting tingkat kabupaten, kecamatan, kelurahan dan desa, agar sedini mungkin untuk menyusun strategi dan sinergi agar semua lini bergerak cepat dalam penanganan penurunan stunting ini, terkhusus untuk 14 desa yang menjadi lokus penanganan penurunan stunting tahun 2024 ini. "Terpenting utamanya adalah aksi dan tindaklanjutnya," jelas Sekda HSS.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalsel, Perwakilan Ketua Satgas Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Kalimantan Selatan, Perwakilan Baznas HSS, Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang Tergabung Dalam TPPS HSS, Camat se-HSS, Kepala Puskesmas se-HSS dan Ahli Gizi. (ari/jp).
