BANJARMASIN- Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan jajarannya diminta agar benar-benar melakukan verifikasi kembali data-data para penerima bantuan sosial untuk menghindari terjadinya salah sasaran.
Hal ini ditegaskan Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel, Jihan Hanifha, saat memimpin rapat dengan mitra kerjanya Dinsos Provinsi Kalsel, Rabu (23/10) di Ruang Rapat Komisi IV Gedung DPRD Provinsi Kalsel Jalan Lambung Mangkurat 18, Banjarmasin.
"Jadi,pendataan fakir miskin ini menjadi PR kita bersama karena ini harus benar-benar terverifikasi dari kabupaten/kota dulu. Kadang data yang ada tidak terverifikasi kembali, tidak simultan untuk diverifikasi. Harusnya (datanya) di update terus sehingga jangan sampai ada penerima yang tidak tepat sasaran,” kata politisi Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra).
Selain itu, Jihan juga menyoroti kecilnya pagu anggaran yang diusulkan oleh dinas yang membawahi 5 UPTD ini. Mengingat, tupoksi dinas yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Dia juga mencontohkan bantuan rehab rumah tidak layak huni yang hanya dianggarkan sekitar 55 unit, walaupun sebenarnya masih bisa diperbanyak.
"Seperti bantuan rumah tidak layak huni, disana hanya dianggarkan 55 unit kalau tidak salah tadi ada dianggarkan, sementara masih banyak lagi yang bisa kita anggarkan lebih dari itu," ucap Jihan.
Terkait upaya penurunan angka stunting di Kalsel, diakui Jihan, meski yang paling dominan adalah Dinas Kesehatan, namun Dinsos ternyata juga memiliki program kegiatan yang berkaitan dengan upaya penanggulangan stunting.
"Memang paling dominan itu Dinas Kesehatan, namun ternyata dari Dinas Sosial pun ada mengcover itu. Tadi sudah kita konsultasikan dan akan kita tambah juga pos anggarannya," jelasnya.
Jihan berharap, Dinas Sosial Provinsi Kalsel bisa menjalankan seluruh program kegiatan di Tahun Anggaran 2025 dengan lancar, sesuai ekspektasi, tepat sasaran dan masyarakat miskin bisa terayomi dengan baik.
Sebelumnya, mewakili Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, Gusnanda, menyampaikan paparan terkait program kegiatan dengan pagu anggaran Dinsos TA 2025 sebesar109 miliar lebih, dan terbagi kepada 5 UPTD, yakni PRSPDNF Fajar Harapan, PPRSAR Mulia Satria, PRSPD Iskaya Banaran, PRSTS Barakat Cangkal Bacari dan PPRSLU Budi Sekahtera. (sar/mah/jp).
