BANJARMASIN- Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) memberikan tanggapan atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) T.A. 2025 pada Rapat Paripurna yang dilaksakan pada Rabu, (16/10) pagi.
Dalam rapat paripurna yang dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK itu, total ada tujuh fraksi yang mengutarakan pandangan umum yang dibacakan oleh masing-masing juru bicaranya.
Tanggapan Frkasi ini, ujar Supian HK, mengacu pada paparan Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor yang menjelaskan Raperda tentang APBD T.A. 2025 pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalsel yang dilaksanakan Rabu (11/8) lalu.
Secara umum, muatan pandangan umum Frkasi DPRD Provinsi Kalsel, mengapresiasi postur dan struktur APBD yang telah disusun. Yakni, Penguatan sektor industri, umkm, pertanian dan pariwisata didukung tenaga kerja berkualitas dan energi berkelanjutan; Pemantapan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing; Pemantapan infrastruktur dasar dan ekonomi; Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang fokus pada pelayanan publik dan investasi, serta; Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup untuk mendukung ketahanan bencana.
Dalam rangkaian agenda Rapat Paripurna kali ini, Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, memberikan tanggapan atas pandangan umum Fraksi Wakil Rakyat “Rumah Banjar” itu.
"Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas masukan, kritik, dan saran yang konstruktif dari seluruh fraksi. Pandangan yang diberikan mencerminkan kepedulian yang mendalam terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Kami meyakini bahwa dengan adanya masukan yang membangun ini, kita dapat bersama-sama menyempurnakan APBD T.A 2025 menjadi lebih baik dan lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujar H Sahbirin Noor.
Paman Birin sapaan akrab Gubernur Kalsel juga mengatakan, bahwa berbagai saran dan masukan dari fraksi telah menjadi catatan penting bagi dirinya.
Ia juga telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di lingkup Pemprov Kalsel untuk menindaklanjuti setiap masukan tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.
"Kami berkomitmen untuk mengkaji setiap usulan dengan seksama dan mengintegrasikannya ke dalam program dan kegiatan yang relevan. Pemprov Kalsel berjanji untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah,” tandasnya. (sar/mah/jp).
