BANJARMASIN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Panitia Khusus (Pansus) pembahas tata tertib DPRD menyelenggarakan rapat finalisasi, Selasa (8/10) siang.
Rapat finalisasi ini merupakan babak akhir sebelum rancangan tatib tersebut diparipurnakan dalam waktu dekat. Hal itu diterangkan oleh Ketua Pansus, Gusti Iskandar Sukma Alamsyah seusai rapat.
Politikus asal Partai Golkar itu mengaku bersyukur. Sebab, tidak ada catatan yang krusial oleh hasil fasilitasi Kemendagri RI. Menurutnya, beberapa hanya berkaitan dengan redaksional dan tidak ada yang sampai mengubah substansi.
"Dari 210 pasal, kita bisa drop menjadi 198 pasal. Tentu, pasal-pasal yang kita drop adalah yang kita anggap di luar kewenangan kita,” ucap Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Dirinya juga membeberkan, bahwa banyak inovasi pasal-pasal baru. Salah satunya DPRD Provinsi Kalsel memungkinkan untuk melakukan pemanggilan paksa kepada mitra kerja yang secara tiga kali berturut-turut mangkir dari undangan rapat.
Semua itu, tegasnya, pada dasarnya diatur agar meningkatkan efisiensi dan memperbaiki mekanisme internal lembaga agar tercapainya pembangunan yang berkelanjutan demi kepentingan masyarakat dan daerah. (sar/mah/jp).
