KANDANGAN- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menggelar rapat paripurna terkait jawaban eksekutif terhadap pandangan umum fraksi-fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Kamis (31/10), di ruang rapat DPRD setempat.
Rapat tersebut dipimipin oleh Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua Husnan, dan M. Kusasi, serta dihadiri Anggota DPRD HSS, Sekda HSS, HM. Noor, beberapa Kepala OPD Lingkup Pemkab HSS, dan tamu undangan lainnya.
Agenda rapat kali ini bertujuan memberikan ruang bagi eksekutif untuk menanggapi dan merespons masukan yang disampaikan masing-masing fraksi DPRD, demi memastikan bahwa arah kebijakan anggaran dapat memenuhi harapan masyarakat serta berjalan transparan dan akuntabel.
Pada kesempatan tersebut, Sekda HSS, HM. Noor, menyampaikan tanggapan terhadap pandangan umum fraksi-fraksi yang telah diajukan.
Fraksi PKS : Pemerintah sepakat mengenai pentingnya target anggaran yang kredibel di tahun 2025 guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan memperkuat UMKM.
Terkait perbaikan jalan di Bundaran Lukah, Sekda HSS memastikan koordinasi dengan pemerintah provinsi akan terus dilanjutkan.
Fraksi NasDem : Eksekutif mendukung penuh usulan penguatan pelayanan dan pembangunan yang lebih optimal.
Fraksi PDI-P : Pemerintah berkomitmen melanjutkan pembangunan Jembatan Rahimin pada 2026, dengan perencanaan dimulai pada tahun 2025. Pengelolaan lahan pemakaman di Desa Bayanan juga sedang berjalan sesuai target pengembangan awal.
Fraksi PPP-Gelora : Eksekutif mendukung prinsip efisiensi, efektivitas, dan ketepatan sasaran dalam setiap penganggaran.
Fraksi PKB : Dukungan penuh diberikan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu serta penambahan lapangan kerja. Rencana pengaspalan jalan di Desa Wasah Hulu sudah tercakup dalam APBD 2024.
Fraksi Golkar : Eksekutif menjelaskan bahwa penganggaran berbasis kinerja sudah diterapkan, dan pelatihan data spasial serta program pengembangan SDM termasuk UMKM dan insentif petani muda akan dilaksanakan.
Fraksi Gerindra : Pemerintah sepakat bahwa kesejahteraan masyarakat harus menjadi fokus utama dalam setiap kebijakan anggaran.
Sekda H Muhammad Noor menyatakan, bahwa pihaknya siap menerima koreksi atau tambahan dan masukan dari DPRD guna mematangkan Ranperda APBD T.A 2025.
"Pada dasarnya semua tanggapan sudah disampaikan, jika ada koreksi lebih lanjut, akan kita bahas pada tahapan selanjutnya,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPRD HSS, H Akhmad Fahmi, mengapresiasi keterbukaan dan komitmen pihak eksekutif dalam menyikapi pandangan fraksi-fraksi DPRD.
"Alhamdulillah, jawaban eksekutif telah diterima dengan baik. Ada beberapa koreksi yang akan kita bahas lebih lanjut, seperti terkait infrastruktur jalan daerah," ungkapnya.
Dengan sinergi antara eksekutif dan legislatif, DPRD HSS berharap pembahasan anggaran daerah ini dapat berjalan dengan lancar demi kesejahteraan masyarakat Hulu Sungai Selatan. (ari/jp).