BREAKING NEWS

Kamis, 05 September 2024

Pj Sekda : Keterlambatan APBD Berimbas Pada Lambatnya Program Kegiatan

MUARA TEWEH- Pemerintah Kabupaten Barito Utara mengikuti Entry Meeting Spending Review Sektor Ketahanan Pangan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi  Kalimantan Tengah via zoom di Aula Inspektorat setempat, Rabu (4/9). Entry Meeting dilaksanakan untuk mengevaluasi hambatan pembangunan sektor ketahanan pangan tahun anggaran 2024.

Inspektur Barito Utara, H Rahmad Muratni, mengatakan, bahwa ini adalah bagian daripada penugasan.

"Yang namanya penugasan penyerapan anggaran, kami diminta untuk melihat khususnya sektor-sektor yang memiliki fokus sektor terkait ketahan pangan dan melihat seberapa jauh intervensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah," ujarnya. 
 
Perwakilan tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi  Kalimantan Tengah, mengatakan, bahwa review yang dilihat nanti seberapa jauh dukungan-dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan program dari Pemerintah Pusat khususnya pada sektor ketahanan pangan.

"Kalau berbicara tentang penyerapan anggaran, berapa persen realisasi untuk sektor ketahanan pangan," ujarnya. 

Sementara itu, Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Barito Utara, Jufriansyah, mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan informasi kepada Pemerintah Pusat, salah satunya tentang penyerapan anggaran pada sektor ketahanan pangan.

"Apa saja yang menjadi kendala pada tahun ini, dari segi penyerapan anggaran di awal tahun kita memang ada kendala, dimana keterlambatan APBD berimbas pada lambatnya program kegiatan. Di satu sisi, sektor ketahanan pangan merupakan program prioritas dari Pemerintah Pusat, dimana ada penangan inflasi, penanganan kemiskinan, dan lain hal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya. 

Jufriansyah mengatakan, bahwa bersamaan pada hari ini Bapak Pj Barito Utara, Muhlis melakukan monitoring harga-harga kebutuhan bahan pokok yang ada di Kabupaten Barito Utara dalam rangka penanganan inflasi. 

"Dan hasilnya akan menjadi bahan evaluasi eviden Pj Bupaati untuk mendukung apa yang dilaksanakan Pemerintah Pusat," demikian Jufriansyah. (dsk/my/jp). 

Share Berita :

 
Copyright © 2014 Jurnalis Post. Designed by OddThemes