MARABAHAN- Pemerintah Kabupaten Barito Kuala bersama Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kalsel meninjau lapangan mengenai kesemrawutan kabel telekomunikasi/fiber optic di Jalan Trans Kalimantan, Kelurahan Handil Bakti, Kecamatan Alalak, Rabu (11/9).
Sebelum melaksanakan peninjauan, Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel, Muhammad Firhansyah, bersama tim Pemkab Batola menyusun rute titik peninjauan di Kantor Kelurahan Handil Bakti.
Peninjauan tersebut berkaitan dengan aduan laporan yang masuk melalui Ombudsman RI Perwakilan Kalsel dari masyarakat tentang semrawutnya kabel-kabel telekomunikasi yang ada di sepanjang Jalan Trans Kalimantan Handil Bakti.
Sebagai tindak lanjut hasil dari rapat koordinasi yang dilaksanakan pada Rabu 28 Agustus 2024, maka Ombudsman RI Perwakilan Kalsel bersama Pemkab Batola melaksanakan peninjauan lapangan bersama untuk melihat secara langsung terkait kondisi kabel.
Tim Ombudsman Kalsel bersama perwakilan Pemkab Batola yang diwakili oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Batola, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional XI, General Manager PT. Telkom Indonesia Wilayah Kalsel, Manager PLN UP3 Banjarmasin, Kapolsek Alalak, serta Lurah Handil Bakti melakukan peninjauan langsung.
Dalam peninjauan ini, tim gabungan melihat secara langsung kondisi kabel yang tidak tertib atau semrawut di sepanjang tepi jalan Trans Kalimantan Handil Bakti. Dimulai dengan keadaan kabel yang menggantung tidak beraturan dan parahnya lagi kabel-kabel tersebut bahkan menjuntai turun hingga ke dasar jalan.
Selain melakukan cross check lapangan, tim gabungan juga melakukan dokumentasi, dan selanjutnya akan melakukan pertemuan intens dengan para pihak terkait untuk segera dilakukan eksekusi terkait penyelesaian laporan masyarakat berupa tata tertib perkabelan ini.
Di akhir peninjauan, Muhammad Firhansyah selaku Kepala Keasistenan Pemeriksaan Laporan Ombudsman RI Perwakilan Kalsel menyampaikan, bahwa langkah yang akan diambil ke depannya akan melakukan pemanggilan langsung pihak yang terkait seperti Telkom, Apjatel (Asosiasi Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi), dan juga dengan dukungan dari kawan-kawan PLN untuk bisa melakukan skema solusi atau eksekusi berkaitan dengan kabel-kabel yang diduga meresahkan warga Batola khususnya yang menjadi pengguna jalan di Handil Bakti.
Ia juga mengatakan, bahwa nanti Ombudsman RI Perwakilan Kalsel juga akan mengeluarkan tindakan atau saran korektif yang nantinya akan diambil oleh instansi vertikal atau instansi pemerintah daerah guna menyusun rekomendasi penyelesaian yang lebih final supaya lebih bagus untuk penyelesaian laporan masyarakat.
"Berdasarkan hasil analisis terhadap kabel-kabel yang ada di sepanjang jalan Handil Bakti berpotensi semrawut serta ada di titik khusus yang kabelnya ditemukan sudah tidak layak lagi atau juga sudah tidak patut lagi karena turun menjuntai dan mengganggu keselamatan masyarakat," ujarnya.
Ia juga berharap, Apjatel agar bisa berkoordinasi segera dengan Ombudsman dan juga pihak terkait dalam rangka membahas penyelesaian ini.
"Selain itu, pihak Telkom juga diharapkan untuk beritikad baik agar menyelesaikan persoalan yang ada ini, jika tidak akan berpotensi masuk Maladministrasi. Karena Maladministrasi termasuk perbuatan melawan hukum, baik itu pengabaian kewajiban kewenangan, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, sampai ada dugaan penyalahgunaan wewenang dalam konteks pelayanan publik di bidang kabel optic," tutup Firhan. (rnld/ali/jp).
