KUALA KAPUAS- Berprestasi dalam mengimplementasikan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi (SRIKANDI), Pemerintah Kabupaten Kapuas menerima penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI).
Penghargaan itu diterima H Suwarno Muriyat, mewakili Pj Bupati Kapuas pada pembukaan Rakor Penerapan Aplikasi SRIKANDI, Selasa (3/9) di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat.
"Penghargaan ini diberikan karena Pemkab Kapuas memiliki komitmen, inovasi, dan konsistensi dalam mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI. Salah satu komitmen itu adalah penerapan korespondensi bebas kertas yang telah dicanangkan awal tahun ini oleh Pj.Bupati Kapuas,” ucap H Suwarno Muriyat.
Dikatakannya, dilakukan pula sosialisasi dan pembinaan kepada organisasi sosial, politik, kemasyarakatan dan keagamaan. Juga dunia usaha baik perusahaan swasta, milik daerah/negara, yang mana melakukan inovasi yang sejalan dengan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektonik (SPBE).
Sebelumnya, ANRI juga telah menobatkan Pemkab Kapuas sebagai Penyelenggaraan Kearsipan Kinerja Terbaik di Kalimantan Tengah dan secara nasional masuk dalam Kategori “BB” (Sangat Baik) pada puncak Peringatan Hari Kearsipan ke- 53 Tahun 2024 akhir Mei lalu di Samarinda, Kalimantan Timur.
Sementara itu, Pj Bupati Kapuas, H Darliansjah, menyampaikan rasa bangganya atas penghargaan ini dan menegaskan bahwa pencapaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Pemkab Kapuas dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
"Kami sangat mengapresiasi penghargaan dari ANRI ini. Ke depan, kami akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan arsip dan memastikan semua dokumen penting terekam dengan baik dalam sistem yang telah kami bangun," ujarnya.
Selain Kapuas, ada 5 kabupaten, 3 kota dan 5 provinsi dalam wilayah binaan Direktorat Kearsipan Daerah I, juga menerima apresiasi serupa atas keberhasilan mereka dalam mengimplementasikan SRIKANDI.
"Program ini sendiri merupakan salah satu upaya pemerintah pusat untuk mendigitalisasi arsip-arsip penting di seluruh Indonesia, guna mendukung transparansi dan akuntabilitas publik,” pungkasnya. (rb/jp).
