KUALA PEMBUANG- Adanya dugaan kasus penggelapan dana pada Operator Aplikasi Sakti atau Bendahara Keuangan di Bawaslu Kabupaten Seruyan mendapat perhatian serius dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Seruyan, Muhammad Yusuf.
Pria besutan Partai Gerakan Indonesia Raya atau Gerindra Seruyan ini meminta Aparat Penegak Hukum (APH) segera bergerak cepat agar permasalahan ini menjadi terang benderang dan tidak menjadi isu liar dikalangan masyarakat.
Menurutnya, kasus ini tidak bisa dianggap remeh. Pasalnya nominal yang diduga digelapkan itu cukup fantastis bahkan anggaran yang seharusnya digunakan untuk pengawasan pemilu malah digunakan untuk kepentingan lain dan disalahgunakan oleh oknum tersebut.
"Saya cukup prihatin terhadap masalah ini, dan saya menilai ini sejarah terburuk untuk Bawaslu Seruyan. Dan juga mengingat sudah mendekati pelaksanaan kontestasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) Seruyan tahun 2024," ujar M. Yusuf di Kuala Pembuang, Senin (30/9).
Muhammad Yusuf juga meminta agar peristiwa ini jadi pelajaran untuk semua, khususnya Bawaslu Kabupaten Seruyan agar lebih berhati-hati lagi dalam menggunakan anggaran dana hibah yang diberikan pemerintah kepada bawaslu.
"Karena ini menyangkut keuangan negara, jika tidak teliti dan tidak berhati-hati tentunya bisa berimbas kepada permasalahan hukum," tegasnya.
Ia juga meminta agar aparat penegak hukum (APH) segera menelisik dan bertindak cepat, agar tidak ada asumsi liar dikalangan masyarakat terkait hal ini.
"Mengingat permasalahan ini sudah heboh dikalangan masyarakat Seruyan pada khususnya," tandasnya. (gan/jp).
