BATULICIN- Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman melakukan Soft Launching Biodiesel B-50 untuk Ketahanan Energi Nasional, Minggu (18/8) di Pabrik Biodiesel PT Jhonlin Agro Raya (JAR), Tbk Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.
Dalam soft launching itu hadir Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor atau Paman Birin dan owner PT Jhonlin Grup, Syamsuddin Andi Arsyad alias Haji Isam.
Selain itu, juga Hadir Dubes Indonesia untuk Singapura, Letjen Safri Syamsudin, Ditjen Planologi Kehutanan KLHK, Hanif Faisol, Ketua DPRD Kalsel, H Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, Roy Rizali Anwar, pejabat tinggi Polda Kalsel, Korem 101/Antasari, dan pejabat/undangan lainnya.
Soft Launching Biodiesel B-50 diawali dengan penekanan tombol oleh Mentan Amran didampingi Gubernur Paman Birin, Dubes Safri Syamsudin, Owner PT Jhonlin Grup H. Isam serta pejabat TNI.
Setelah launching dengan penekanan tombol, Mentan Amran pun secara langsung melakukan pengisian Bahan Bakar Nabati (BBN) ke mobil yang sudah disiapkan.
Pada kesempatan itu,
Mentan Amran menyebut, untuk memastikan peningkatan produksi dan menjamin terpenuhinya kebutuhan minyak sawit dalam negeri dan ekspor, pemerintah bersama swasta berupaya melalui beberapa kegiatan pengembangan kebun sawit untuk energi, khususnya pada kawasan yang sudah terdegradasi, sehingga kebutuhan minyak sawit untuk energi tidak menganggu kebutuhan untuk pangan, industri dalam negeri dan ekspor.
Launching ini ujarnya, dimaknai bahwa Indonesia itu mampu dan bisa semakin kuat sebagai negara yang memiliki ketahanan, kemandirian dan kedaulatan energi terutama yang bersumber dari energi baru terbarukan.
“Kita harus menjaga ketersediaan energi dan akses masyarakat terhadap energi terbarukan dengan harga yang terjangkau, serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup,” ujarnya.
Menurut Amran, energi terbarukan terus diimplementasikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak penggunaan B15 ditahun 2015, B20 ditahun 2019, B30 ditahun 2022, hingga B35 saat ini sudah dijalankan sejak tahun 2023.
Kedepan, melalui program prioritas energi nasional yaitu implementasi program biodiesel B50 dan Bioetanol E10, diharapkan penggunaan bahan bakar nabati (biofuel) terus mengalami peningkatan secara nasional, sehingga dapat menekan impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Mentan Amran menegaskan bahwa pemerintah telah memulai inisiasi pemanfaatan minyak sawit pada program biodiesel sejak tahun 2019 dimana terdapat prototipe pengembangan biodiesel yang terbuat dari 100% minyak kelapa sawit (B100).
Mentan Amran juga menyebut, penggunaan biodiesel ini dapat menghemat devisa negara untuk impor solar yang membebani keuangan negara rata-rata hingga Rp 300-400 triliun per tahun.
Di sisi lain, dengan pemanfaatan minyak sawit untuk B50 ini, sebagai upaya untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasar ekspor sawit yang sering menghadapi kampanye negatif serta berbagai persyaratan yang mengganggu ekspor sawit nasional.
Melalui kegiatan soft launching ini akan menjadi catatan sejarah tersendiri sebagai pelopor implementasi B50 di tanah air.
“Ini (Soft Launching Biodiesel B-50,red) adalah sejarah baru bagi Indonesia,” ujar Amran lagi.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Sahbirin Noor atau Paman Birin menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi kepada PT Jhonlin Agro Raya yang menginisiasi program Biodiesel B-50 untuk ketahanan energi nasional dalam menindaklanjuti kebijakan dan program pemanfaatan CPO sebagai bahan baku Bahan Bakar Nabati (BBN) yang terbarukan serta menjadikan Kalsel sebagai daerah pertama di Kalimantan kalimantan, untuk pelaksanaan B-50 ini.
Pemerintah Provinsi ujar Paman Birin, juga sangat menyambut baik, dan mengapresiasi atas program pemanfaatan CPO sebagai bahan baku BBN yang terbarukan.
Hal ini sejalan dengan program Pemprov Kalsel untuk meningkatkan produktivitas kelapa sawit melalui Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) untuk penyediaan bahan bakunya berupa Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit.
“Selain itu, banua kita juga telah mendeklarasikan diri sebagai gerbang Ibu Kota Negara (IKN( salah satunya kita harus siap menjadi daerah pendukung dan daerah penyangga. Maka dari itu, berbagai upaya dan inovasi, serta kolaborasi diantara kita semua, harus kita lakukan untuk mengembangkan dan memajukan hilirisasi baik untuk sektor pangan maupun energi,” sebut Paman Birin.
Disebutkan, data statistik perkebunan 2023, tercatat Kalsel memiliki luasan kelapa sawit lebih dari 400 ribu hektar, yang diusahakan 86 perusahaan perkebunan besar swasta atau negara, dan sekitar 24 persen diusahakan rakyat atau lebih dari 107 ribu hektar.
Dalam hal ini, Pemprov Kalsel berkomitmen mendukung dan mendorong peningkatan produktivitas kelapa sawit, dengan PSR pola 1 ataupun PSR pola 2. Perkembangan PSR pola 1 dari 2019 sampai 2024 lebih dari 5.000 hektar, sedangkan PSR pola 2 tahun 2023 lebih dari 720 hektar.
Diharapkan kebun-kebun sawit yang produktivitasnya dibawah 10 ton per hektar per tahun atau kebun dengan benih sawit palsu dapat mengikuti
program PSR ini.
Paman Birin lalu mengajak semua, untuk berkomitmen mendukung program pemanfaatan CPO sebagai bahan baku BBN yang terbarukan melalui B-50 untuk ketahanan energi nasional dan ketahanan pangan. Jika upaya ini berhasil, program ini juga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani, dan mampu mendongkrak perekonomian Kalsel. (sal/adpim)
