DENPASAR- Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) merupakan upaya untuk perbaikan layanan dan keselamatan pasien, termasuk pasien peserta BPJS.
Demi menjamin masyarakat sebagai peserta BPJS Kesehatan agar mendapatkan perlakuan yang sama. Diantaranya melalui sarana dan prasarana untuk ruang rawat inap yang disebut dengan Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Hal ini sesuai dengan keluarnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Perpres itu mengamanatkan pelayanan kesehatan peserta BPJS Kesehatan berlaku Kelas Rawat Inap Standar (KRIS).
Dalam hal ini, Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan bersama mitra kerjanya Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi Kalimantan Selatan melakukan kunjungan kerja (kunker) ke RSUD Bali Mandara yang telah mempersiapkan penerapkan Program-program KRIS. Pertemuan berlangsung di Auditorium RSUD Bali Mandara Lantai 4, Senin (26/8).
Kunjungan kerja Komisi IV DPRD Kalsel diterima langsung oleh Direktur RSUD Bali Mandara Bali Provinsi, I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes. Analis beserta pejabat jajaran RSUD Bali Mandara lainnya.
Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, H Lutfi Syaifuddin, mengungkapkan, bahwa study banding atau sharing hari ini selain ingin mengetahui dan mempelajari implementasi KRIS di RSUD Bali Mandara, pihaknya juga menddapatkan informasi terkait Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) tenaga kesehatan di RSUD , pengelolaan parkir, ketersedian ruang tunggu keluarga pasien, pengawasan kesehatan dan keselamatan kerja (K3).
"Untuk TPP tenaga P3K tenaga kesehatan besaran tunjangannya sama dengan UPD lain, dan pengelolaan parkir dilakukan oleh Perumda. Hal ini sangat baik sekali untuk meningkatkan PAD dan penghasilan dari perusahaan daerah,” ungkap politisi partai Gerindra itu.
Mengenai ketersediaan ruang tunggu bagi pasien RSUD Mandara, kata Lutfi, telah menyediakan di setiap kelas untuk keluarga pasien dan hal ini sangat diperlukan di Kalsel.
"Sedangkan untuk K3 di Kalsel perlu adanya perbaikan yaitu, harus ada komite K3 rumah sakit yang juga bisa menjadi acuan bagi kita untuk membentuk sebuah komite seperti di Bali yang melakukan mitigasi secara rutin, melakukan simulasi bencana dan pengecekan kesehatan dirumah sakit. Hal ini tentu akan menjadi contoh untuk diterapkan di kalimantan selatan,” ujarnya lagi.
Dilain pihak, Direktur RSUD Bali Mandara Bali Provinsi I Gusti Ngurah Putra Dharma Jaya, M.Kes, mengungkapkan, bahwa Program KRIS sedang terus dipersiapkan untuk di implementasikan di RSUD Provinsi Bali.
"Kami saat ini masih mempersiapkan sarana dan prasarananya, baik infrastruktur maupun sumber daya manusianya,” jelasnya. (sar/mah/jp).
